Komisi II DPRD Barsel Mempertanyakan Rasionalisasi APBD pada Dinas PUPR

Kalteng Today – Buntok, – Rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), ditanyakan oleh pihak Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat pada saat rapat dengar pendapat (RDP) di gedung dewan setempat.

Pihak Komisi II dewan setempat mempertanyakan terkait rasionalisasi tersebut, dikarenakan segala usulan yang dirasionalisasi itu berkenaan dengan usulan masyarakat.

“Rasionalisasi tersebut bertujuan agar kami mengetahui kegiatan pekerjaan apa saja yang dipangkas dalam rasionalisasi itu. Prioritas apa tidak terkait perihal itu,” ujar Ketua Komisi II DPRD Barsel, Ensilawatika Wijaya kepada awak media, senin (11/05/2020)

Walaupun pada hakekatnya rasionalisasi anggaran dimaksud harus dilakukan akibat dari dampak Covid-19, dan bencana banjir, hendaknya pihaknya mengetahui rincian kegiatan, nilai baku pekerjaan yang dikerjakan.

Agar lanjut dia, masyarakat yang telah mengusulkan segala pekerjaan atau kegiatan pekerjaan yang telah diusulkan tidak kecewa.

“Selain itu, segala usulan yang telah dipangkas tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Itu saja alasan kita mempertanyakan segala rasionalisasi tersebut,” imbuhnya.

Namun, lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barsel ini, pihak DPUPR Barsel terkesan tidak siap menyampaikan rincian pekerjaan rasionalisasi anggaran tersebut, baik Bidang Bina Marga dan Cipta Karya.

Baca Juga: Pansus Pengawasan Covid-19 DPRD Barsel Gelar Rapat Kerja Bersama Tim Gugus Tugas

Karena data – data yang disampaikan oleh pihak DPUPR Barsel sangat penting diketahui oleh pihaknya, guna menjalankan fungsi pengawasan terkait sejumlah perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hingga nilai pagu proyek dan lainnya.

“Oleh karena itu rapat kita tadi di skorsing agar pihak DPUPR menyiapkan rincian data dimaksud hingga sore nanti. Karena data tersebut harus diketahui oleh kami selaku Komisi II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kami dalam hal ini pengawasan semua pekerjaan itu,” Pungkasnya. [Red]