Koalisi AKS Meminta Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pelaku Kekerasan Seksual di UPR

Pihaknya juga meminta agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan perlindungan dan menyediakan psikolog bagi korban. Selain itu, kepada Rektor Universitas Palangka Raya untuk membuat aturan pencegahan kekerasan seksual dan pemulihan bagi korban di lingkup Universitas Palangka Raya.

Adapun organisasi maupun induvidu yang tergabung dalam AKS ini, yakni Lembaga Solidaritas Perempuan dan Anak (eLSPA),LBH Palangka Raya, Walhi Kalimantan Tengah, ESBISQUET, PROGRESS Kalimantan Tengah, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, GMNI Cab.Palangka Raya, Louise Theresia A. Adjang (Dosen FH UPR), Paulus Alfons Yance Dhanarto (Dosen FISIP UPR), PMII Kota Palangka Raya, dan GMKI Kota Palangka Raya.

Baca Juga : Kasus Covid-19 di Murung Raya Terus Meningkat Karena Masyarakat Anggap Situasi Normal

Selain itu, DPD GPM Kalteng, HMJ pendidikan MIPA FKIP UPR, FORPEKA, HMI KORKOM UPR, DPC GSNI PKY, HMPS BK FKIP UPR, BEM UPR, JPIC Kalimantan, Fr. Sani Lake, LMND Kota Palangka Raya,  Mar’atus Sholihah (Alumni UPR), Adesefina Alauria (Alumni UPR), Tiara Nauli Mustika Eddra Nasution (Alumni UPR), Maulana (Mahasiswa UPR), Yohannes B. S. Batubara (Mahasiswa UPR), I Made Bhismahayana (Mahasiswa UPR), Hima Papua Palangka Raya, Peruati Kalimantan Tengah, Narasi perempuan Banjarmasin, FPL Sulawesi Kalimantan, LBH APIK Pontianak, Kohati Cabang Palangka Raya, LBH APIK Semarang, Seruni UPR, BEM FT UPR, BEM FK UPR, BEM FEB UPR, BEM FKIP UPR, AMAN Kalteng,  Retina Institute, Avry Parhusip (Aktivis Gender), hingga Partungkoan Toba Kota Palangka Raya. [Red]