Ketua DPRD Kotim Sebut Peran Swasta Penting Wujudkan Pembangunan

Kalteng Today – Sampit, – Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie Anderson mengatakan peran serta pihak swasta dalam mewujudkan pembangunan di Kotim sangat diperlukan terlebih kondisi keuangan APBD saat ini masih belum stabil karena mengikuti sejumlah kebijakan pemerintah pusat.

“Kita ketahui bersama bahwa kondisi anggaran kita ini sangat terbatas, sementara disisi lainnya masyarakat kita memerlukan pembangunan, karenanya peran serta pihak swasta dalam hal ini sangat penting dilibatkan dalam pembangunan,” kata Rinie, Kamis (4/3/2021) kepada kaltengtoday.com di Sampit.

Menurutnya apa yang dilakukan pemerintah daerah sebelumnya sudah sangat tepat dengan melibatkan sejumlah pihak swasta dalam hal untuk membuka akses jalan hingga fungsional.

“Cara yang dilakukan Pemkab Kotim dengan menggandeng pihak swasta sudah sangat tepat untuk menyiasati kekurangan anggaran kita saat ini, sebab itu kedepannya nanti juga sangat perlu ditingkatkan,” jelas Rinie.

Ia menegaskan, Asumsi anggaran yang diperlukan tidak besar jika dikerjakan secara gotong royong. Seperti dicontohkannya jalan penghubung antar desa dan kecamatan itu paling tidak sudah terkoneksi jalur darat semua.

“Perusahaan itu rata-rata punya alat berat, jadi kalau ada kegiatan pembukaan jalan tinggal dikerahkan alat itu, jadi biayanya saya kira bisa ditanggung bersama perusahaan yang punya komitmen dengan daerah, dengan demikian daerah juga terbantu,” tandasnya.

Ia mendorong agar pemerintah kabupaten memprioritaskan pelayanan kepada perusahaan yang sudah memiliki aksi nyata untuk membantu dan memberikan sumbangsih kepada pembangunan di Kotawaringin Timur.

Baca Juga : 8 Ribu Personil Disiapkan Untuk Antisipasi Karhutla di Kalteng

“Tidak ada salahnya pemerintah daerah dalam hal ini memberikan ekstra pelayanan yang baik kepada pihak swasta yang sudah membantu mewujudkan pembangunan di kotim hingga berjalanan dengan baik,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika pihak swasta justru bersikap sebaliknya tidak ada kepedulian maka pemerintah juga harus punya sikap dan ketegasan pula kepada pihak perusahaan yang bersangkutan. [Red]