Ketua DPRD Kalteng Minta PAD Dari Sektor Pajak Kendaraan Optimal

kaltengtoday.com, – Palangka Raya – Pelayanan Samsat yang ada di wilayah Bumi Tambun Bungai di minta agar lebih dimaksimalkan, terutama untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak kendaraan bermotor.

Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno mengungkapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 telah ditentukan target pendapatan melalui sektor pajak.

Hal ini dijelaskan untuk mengejar target tersebut di rasa perlu optimalisasi kebijakan serta sinergitas dari pihak terkait baik Kepolisian, Dispenda Kalteng, dan juga Jasa Raharja.

“Kami berharap adanya sinergitas dan optimalisasi kebijakan supaya pelayanan di Samsat bisa lebih baik. Inovasi yang dapat mempermudah pelayanan perlu dilakukan, sehingga masyarakat taat membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu,” katanya kepada awak media, Rabu (6/4).

Politisi PDI Perjuangan Kalteng ini menerangkan, saat kunjungan kerja ke luar daerah, khususnya mengunjungi kantor Samsat, pihaknya mendapati pelayanan cepat yang diberikan kepada masyarakat serta fasilitas yang dimiliki juga sangat baik.

Selain itu, pihaknya tidak menampik jika ada terobosan yang dilakukan dalam memudahkan pembayaran pajak, yakni melalui Aplikasi Samsat Online Nasional (Samolnas), sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Samsat untuk membayar kendaraan bermotornya.

“Belum lama ini kami sempat berkunjung ke Samsat di Kalsel. Disana pelayanan cukup cepat, sarana dan prasarananya juga memadai, harapan kami hal itu bisa menjadi referensi Samsat di wilayah di Kalteng agar bisa memberikan pelayanan prima,” ucapnya.

Baca juga : Plt. Kadis Kominfosantik Kalteng Hadiri Webinar Diseminasi Peraturan KI (PERKI) Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

Namun, hal itu juga masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Sebab, penggunaan aplikasi sangat membantu masyarakat di perkotaan, namun masih menimbulkan kendala bagi masyarakat di wilayah pedesaan

Baca juga : Plt. Kadis Kominfosantik Kalteng Hadiri Webinar Diseminasi Peraturan KI (PERKI) Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)

“Sehingga, keluhan pelayanan dari masyarakat tidak ada lagi. Karena, ini menyangkut sinergitas dari semua pihak terkait, terkadang Pemprov yang tidak tepat waktu, kadang dari kepolisian yang tidak on time, dan sebagainya,” tutupnya.[Red]