kaltengtoday.com – Palangka Raya – Meski pilkada di Kalteng untuk memilih Gubernur dan wakilnya serta Bupati Kotawaringin Timur dan wakilnya baru akan berlangsung Tahun 2020 mendatang atau masih sekitar 8 bulan lagi. Namun tahapan pelaksanaanya sudah didepan mata. Bahkan saat ini para calon sudah mendaftar ke sejumlah partai, disisi lain partaipun juga sudah mulai saling mengintip, melakukan penjajakan untuk kemungkinan berkoalisi hingga menimang-nimang bakal calon yang dinilai paling cocok dan tangguh untuk kelak di adu pada pilkada kalteng 2020 mendatang.
Tak ingin ketinggalan, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) sebagai partai terbesar di Kalteng juga sudah berbenah diri sejak dini untuk menghadapi pilkada ini.
Kepengurusan baru DPD PDIP Kalteng dibawah kepimpinan trio Arton S. Dohong (Ketua), Sigit K. Yunianto (Sekretaris) dan Wiyatno (Bendara), partai berlambang sapi moncong putih ini mulai melakukan sejumlah langkah strategis untuk memenangkan konstelasi politik itu.
Berbagai cara dan upaya dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai yang berhasil mendudukan dua kadernya ditempat terhormat, yakni sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalteng (Wiyatno) dan Ketua DPRD Kota Palangka Raya (Sigit K. Yunianto). Salah satu langkah strategis yang dilakukan partai yang identik dengan warna merah itu adalah mengharamkan adanya uang mahar yang dipungut kepada calon yang mereka usung.
Untuk mengetahui mendalam mengenai hal ini, wartawan KaltengToday telah melakukan serangkain wawancara dengan Arton S. Dohong ,Rabu malam, (24/10) dikediamannya yang asri dikawasan Jalan Menteng Palangka Raya.
Kenapa anda nampak marah saat disinggung masalah uang mahar ini?
Anda harus tahu, saya sebagai ketua partai tidak pernah menyinggung apalagi sampai berucap harus ada uang sekian untuk mendaftar melalui PDIP. Dan rasanya saya tidak pernah menyuarakan hal itu (soal uang mahar) kepada kader apalagi kepada calon. Ini yang harus dipahami.
Namun bukankah dalam pilkada memang dibutuhkan dana besar. Itu sumbernya dari mana?
Tentu paling tidak calon nantinya harus menyiapkan dana untuk saksi, dana untuk kampanye dan juga untuk atribut kampanye, jadi tak mungkinlah tak pakai uang. Tapi kalau yang namanya uang mahar kita tidak akan pernah meminta hal itu.
Apa yang sudah dilakukan untuk mengingatkan jajaran anda soal ini ?
Dalam beberapa kali rapat, saya selalu tegaskan Jangan ada yang berani berbicara masalah uang dengan calon. Saya selalu mengingatakan kepada kader partai jangan ada yang mencoba atau meminta macam macam ( uang). Kalau ada laporkan saya karena uang tidak segala-galanya untuk menyelesaikan masalah.
Apakah ini juga akan anda katakan kepada calon yang kelak diusung PDIP
Sudah pasti. Dan saya selalu katakan kepada semua kepada bakal calon baik itu Gubernur dan wakilnya serta bupati Kotawaringin Timur dan wakilnya bahwasannya tidak pernah satu katapun saya mengucapkan hal itu (uang mahar). Dan kalau ada kader partai yang mencoba untuk meminta uang segera tunjukan dan lapor karena saya yang paling bertanggung jawab.
Sepengetahuan anda isu soal uang mahar ini dari sumbernya dari mana?
Memang ini dihembuskan oleh orang yang tak bertanggung jawab dan saya sudah tahu orangnya.
Apa tindakan tegas anda bila ada kader yang melakukan hal itu?
Siapapun kader partai yang berbuat itu akan saya akan hukum dan pecat. Bahkan saya laporkan dia ke polisi. Saya tidak mau main-main bila menyangkut hal ini. Lebih baik dipotong satu daripada semuanya kena, dan ini sudah saya sampaikan kepada pengurus partaibaik yang mengikuti pilkada atau tidak. Prisipnya kita harus mempunyai jiwa yang sejati dalam berpolitik.
Discussion about this post