Trauma terhadap kasus hibah di masa lalu seolah mendorong pemerintah memilih jalan paling aman menahan, menunda, dan menunggu. Padahal dalam situasi seperti ini, menunggu sama saja dengan membiarkan masalah membesar.
Dan lagi-lagi, yang paling terdampak bukanlah para pengambil keputusan. Bukan pejabat, Bukan pula birokrat. Melainkan atlet.
Mereka tidak terlibat dalam proses anggaran, tetapi harus menanggung akibatnya. Latihan dengan biaya sendiri, Program berjalan tanpa kepastian. Bahkan sebagian mulai mundur.
Di sinilah kritik menjadi relevan. Pemerintah tidak boleh takut mengelola anggaran selama dilakukan sesuai aturan. Yang harus ditindak adalah oknum, bukan menghentikan seluruh sistem. Menghentikan anggaran olahraga sama saja dengan mematikan prestasi daerah.
Pertanyaan paling jujur yang harus dijawab hari ini adalah, apakah pemerintah sedang menyelesaikan masalah, atau justru menghindarinya?
Sebab jika yang dipilih adalah menunda, menahan, dan menunggu, maka sejatinya tidak ada solusi, yang ada hanya perpanjangan krisis dari permasalahan itu sendiri.
Baca Juga : KONI Kalteng Tunggu Penyelesaian Pendaftaran Atlet Hingga 10 April
Publik tidak menuntut kesempurnaan, Publik menuntut keberanian, keberanian mengakui kesalahan, memperbaiki, dan yang paling penting, tidak mengorbankan mereka yang tidak bersalah.
Sebab ketika semua pihak sudah bicara, semua fakta telah terbuka, namun tidak ada tindakan nyata, maka satu kesimpulan tak terelakkan, masalahnya bukan lagi pada anggaran melainkan pada kemauan untuk bertanggung jawab. [Red]
Discussion about this post