Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kalimantan Tengah (P3APPKB Kalteng), Linae Victoria Aden menerima kunjungan Tim Kajian Universitas Palangka Raya (UPR) beberapa waktu lalu.
Menurut Linae, kunjungan tersebut berkaitan dengan Efektivitas Alokasi Dana Desa Terhadap Penurunan Stunting di Kalteng Tahun 2024.
Baca Juga : Kadis P3APPKB Kalteng : Petugas Pemberi Layanan Bagi Perempuan dan Anak Harus Siap
“Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan, antara lain Strategi Nasional Pencegahan Stunting, Rencana Aksi Daerah (RAD) Stunting, Intervensi spesifik dan intervensi sensitif dan Intervensi Serentak Percepatan Penurunan Stunting,” katanya saat di konfirmasi awak media, Rabu (12/6).
Linae mengungkapkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung program pencegahan stunting.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membandingkan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa di empat kabupaten antara lain Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Murung Raya dan Gunung Mas,” tuturnya.
Baca Juga : Dinas P3APPKB Kalteng Kunker ke Dinas P3AK dan UPT PPA Jatim
Adapun data yang diminta oleh Tim Kajian UPR adalah Rencana Strategis DP3APPKB Kalteng, Data Prevalensi Stunting, Data Tagging Anggaran Stunting baik di provinsi dan kabupaten maupun kota, Data Inovasi yang dilakukan oleh kabupaten maupun kota se-Kalteng dan Data Penilaian hasil kinerja Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten/ Kota se-Kalteng, serta data dukung lainnya
Sebelumnya, Tim Kajian UPR yang mendatangi pihaknya yakni Dr. Ir.Hj. Masliani, MP, Prof Dr.Sulmin Gumiri, M. Sc, Dr.Ir. Eka Nor Taufik, MP, dan Ir. Robertho Imanuel, MP. [Red]
Discussion about this post