Kaltengtoday.com, Sampit – Angka tidak pernah berbohong, Data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2026 menunjukkan satu fakta yang sulit dibantah Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Kalimantan Tengah, mencapai 26,69 ribu jiwa.
Ini bukan sekadar statistik, ini adalah tamparan, Tamparan bagi pemerintah daerah. Tamparan bagi DPRD. dan tamparan bagi sistem politik yang hari ini kita biarkan berjalan tanpa koreksi.
Baca Juga : Diperiksa, Tak Lagi Sepenuhnya Bungkam: Wakil Ketua II DPRD Kotim Mulai Bicara di Tengah Pusaran Kasus
Di tengah potensi sumber daya alam yang besar, angka kemiskinan yang tinggi bukan lagi soal “tantangan pembangunan”. Ini sudah masuk kategori kegagalan tata kelola.
DPRD : Ada, Tapi Apakah Berfungsi?
Secara konstitusional, DPRD memiliki tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun pertanyaannya sederhana:
1. Di mana peran itu ketika kemiskinan justru tertinggi di daerah ini?
2. Apakah anggaran benar-benar berpihak pada rakyat miskin?
3. Apakah program pemerintah dikritisi secara serius?
4. Ataukah semua hanya formalitas rapat dan stempel persetujuan?
Jika kemiskinan tetap tinggi dari tahun ke tahun, maka ada dua kemungkinan, yakni DPRD tidak mampu membaca masalah atau lebih parah tidak cukup peduli untuk memperbaikinya. Keduanya sama-sama berbahaya.
Politik Mahal, SDM Murahan
Akar masalahnya tidak bisa dilepaskan dari cara kursi DPRD itu diisi.
Hari ini, menjadi legislator bukan lagi soal kapasitas, tapi soal siapa yang paling siap secara finansial. Proses kaderisasi partai kalah telak oleh logika modal.
Akibatnya? Kita melihat fenomena yang semakin terang: Figur instan tanpa rekam jejak, Minim pengalaman organisasi, Lemah dalam pemahaman fungsi legislatif, Namun lolos, bahkan duduk di kursi kekuasaan.
Ini bukan tuduhan. Ini realitas politik yang terjadi di banyak daerah dan dampaknya mulai terlihat nyata di Kotawaringin Timur saat ini.
Baca Juga : Jalan Rusak Parah, DPRD Kalteng Dukung Perjuangan Warga Katingan Hulu
Ketika Data Tidak Dibaca, Rakyat yang Menanggung
Data BPS seharusnya menjadi dasar utama dalam menyusun kebijakan. Tapi jika wakil rakyat tidak memiliki kapasitas untuk membaca, menganalisis, dan menerjemahkan data tersebut, maka :
1. Anggaran berpotensi salah sasaran
2. Program jadi tidak efektif
3. Kemiskinan tetap bertahan
Dan yang paling dirugikan? Rakyat kecil.
Discussion about this post