Kalteng Today – Sampit, – Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun menyebutkan pemerintah kabupaten terkesan menyepelekan ledakan jumlah pasien positif wabah Covid-19, ironisnya kebijakan berisiko justru didukung Satgas Covid-19.
Hal ini terlihat respon dari pihak eksekutif masih biasa-biasa saja bahkan menganggap sepele dengan dipaksakannya kembali aktivitas di sekolah dan perkantoran.
“Apakah ini sudah dianggap biasa dan sepele, karena saya menilai pemerintah daerah memang semakin mengabaikan wabah ini,” katanya, Minggu 15 November 2020.
Rimbun menduga kebijakan membuka sekolah dan lain sebagainya ini beresiko tinggi. Satgas penanganan Covid-19 di Kotim justru terkesan mendukung kebijakan kepala daerah yang berbahaya.
Padahal Satgas yang dipercaya harusnya menjadi barisan terdepan untuk memberikan masukan untuk tidak tergesa-gesa membuka sekolah dan lain sebagainya.
“Daerah lain justru banyak bertanya kepada saya ditengah jumlah tren positif naik seiring itu juga ada kebijakan membuka sekolah. Ini jelas kontraproduktif, tidak ada gunanya mengkampanyekan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu kalau toh di lain sisi kebijakan kepala daerah banyak bertentangan,”tegasnya.
Masyarakat kata Rimbun jangan dibuat bingung. Seharusnya pemerintah berkaca dengan kondisi lapangan yang menjadi fakta saat ini.
“Kalau ada sesuatu dan lain hal terjadi klaster sekolah. Pihak yang patut dipersalahkan dan memang harus disalahkan ini ada di pihak pemerintah daerah, dan bisa saja ini ada konsekuensi hukum kedepannya apakah digugat atau sejenisnya akibat kebijakan tersebut,” tegas Politikus PDI Perjuangan.
Begitu juga dengan Plt Sekda Kotim yang baru juga seharusnya tidak latah mendukung pembukaan sekolah itu. Apapun alasannya ini jelas konsistensi penanganan Covid di Kotim semakin amburadul.
Menurutnya ada beberapa hal yang mendasari itu seperti itu kebijakan membuka kegiatan disekolah, membuka tempat hiburan. Seiring itu juga ternyata ledakan jumlah positif terus meningkat setiap hari. [Red]
Discussion about this post