Hal itu dikatakan saat bertemu dengan jajaran Pemprov Kalteng, Polda, TNI, Bawaslu KPU dan Tokoh masyarakat di Palangkaraya, Selasa (12/11).
kaltengtoday.com – Wacana mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali mencuat. Ketua Komite 1 DPD RI Agustin Teras Narang menyebutkan jika sistem pilkada diubah dari pemilihan langsung ke pemilihan melalui DPRD, maka biaya yang dikeluarkan tak akan banyak.
Hal itu dikatakan Teras Narang saat bertemu dengan jajaran Pemprov Kalteng, Polda, TNI, Bawaslu KPU dan Tokoh masyarakat di Palangkaraya, Selasa (12/11).
Ia menyebutkan jika anggaran Pilkada Kalteng Tahun 2020 itu mencapai sekitar Rp. 378 Miliar, tapi kalau dipilih oleh DPRD paling berkisar Rp. 2-5 miliar saja sudah terselenggara. Ini menurut dia berati anggaran yang jumlahnya ratusan miliar itu bisa dialihkan untuk pembangunan, kesehatan dan pendidikan di Kalteng.
“Misalnya untuk pembangunan SD, pusat pelayanan desa, membanguan puskesmas, waooo… itu luar biasa (jumlahnya),”ujar Teras Narang.
Dipaparkan Teras, sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa saja diubah menjadi tak langsung atau dipilih kembali oleh DPRD. “Bisa saja dan itu mungkin terjadi. Karena begini, kalau pilkada dilakukan DPRD itu bisa, mengingat UUD 1945 mensyaratkan dipilih secara demokratis,” katanya.
Baca juga : Teras Narang
Semua itu tentunya bergantung pada perkembangan situasi saat ini, terlebih jika melihat biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraannya. Salah satunya di Kalimantan Tengah yang memerlukan sekitar Rp382,2 miliar lebih untuk Pilkada 2020, ujarnya.
Dhann-KT/Antara














Discussion about this post