Kaltengtoday.com, Muara Teweh – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB, menegaskan pentingnya netralitas dan sinergi antarlembaga pemilu demi menjaga integritas demokrasi di daerah.
Hal ini disampaikan menyusul paparan Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi PPK dan PPS se-Barito Utara, yang digelar di Balai Antang, Muara Teweh, Jumat (4/7/2025).
Baca Juga: Ketua Komisi I Tegaskan Komitmen Pengawasan Perlindungan Anak
Siska menyoroti empat poin krusial yang wajib menjadi perhatian penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa: pemahaman regulasi, netralitas, koordinasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Patih Herman menyambut baik arahan tersebut dan mengingatkan bahwa netralitas serta pemahaman prosedural bukan sekadar formalitas, melainkan syarat mutlak menjaga kredibilitas PSU.
“Ini bukan sekadar teknis. Pemahaman regulasi dan komitmen netralitas adalah fondasi utama pelaksanaan PSU yang jujur dan adil,” tegas Patih Herman, Minggu (6/7/2025).
Baca Juga: Ketua DPRD Barito Utara Tegaskan Komitmen Kawal Pemerataan Tenaga Kesehatan Usai Pembekalan 102 PPPK
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara KPU, Bawaslu, Pemda, dan aparat keamanan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan pengawasan.
“Efektivitas pengawasan PSU sangat bergantung pada komunikasi lintas lembaga. Ini harus diperkuat jika kita ingin hasil pemilu diterima semua pihak,” tambahnya.
Baca Juga: Sinergi 16 SOPD Diharapkan Jadi Kunci Keberhasilan Peningkatan PAD Barito Utara pada 2025
Lebih jauh, ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara pemilu untuk mengedepankan tanggung jawab dan integritas selama proses PSU berlangsung.
“Kalau kejujuran dan transparansi bisa dijaga, maka siapa pun yang terpilih nantinya akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat,” pungkasnya.
Kegiatan Rakor dan Bimtek tersebut dihadiri Pj Bupati Barito Utara Indra Gunawan, unsur Forkopimda, dan perwakilan lembaga terkait lainnya. Agenda ini menjadi bagian dari strategi KPU untuk memastikan PSU berjalan tertib dan sesuai regulasi. [Red]
Discussion about this post