Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi mengingatkan agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah Kota Palangka Raya mentaati larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran maupun kepentingan pribadi.
Perihal larangan tersebut sudah disampaikan oleh pemerintah daerah, sehingga selurur aparatur yang berada di bawahnya bisa memperhatikan betul-betul kebijakan tersebut.
“Larangan ini dari tahun-tahun lalu juga ada, jadi di tahun ini kami harapkan semua pihak bisa memahami aturan tersebut,” katanya, Rabu, (11/3/2026).
Baca Juga : Dari Outfit Sampai Open House, Begini Gaya Lebaran Idul Adha Anak Muda
Kebijakan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik ini bukan aturan yang dibuat-buat oleh pemerintah daerah, akan tetapi aturan itu dilaksanakan sebagai tindak lanjut regulasi perundang-undangan.
Ia menegaskan, bahwa kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk menunjang tugas operasional pemerintahan, bukan digunakan untuk keperluan pribadi.
“Ini artinya larangan ini penting untuk menegakkan disiplin ASN, menjaga aset negara, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ucapnya.
Syaufwan menegaskan, ASN yang melanggar aturan tersebut dapat dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Bentuk sanksinya bisa beragam, mulai dari teguran tertulis, penurunan pangkat, hingga sanksi berat seperti pemberhentian apabila pelanggaran dinilai serius,” tukasnya. [Red]
Discussion about this post