Olahraga Tidak Boleh Menjadi Korban Politik Anggaran
Porprov bukan sekadar ajang kompetisi. Ia adalah ruang pembuktian bagi generasi muda daerah. Di sana lahir atlet-atlet yang suatu hari bisa membawa nama daerah bahkan bangsa ke tingkat yang lebih tinggi.
Karena itu, tarik-ulur anggaran tidak boleh sampai mengorbankan masa depan olahraga daerah.
Semua pihak—DPRD, pemerintah daerah, Dispora, dan KONI—memiliki tujuan yang sama: memastikan atlet Kotawaringin Timur dapat bertanding dengan persiapan yang layak.
Baca Juga : Kebun Raya Katingan Jadi Ikonik Kota Hijau
Perbedaan mekanisme seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang lebih terbuka dan keputusan yang cepat.
Sebab jika konflik ini terus berlarut, maka sejarah kelam pengelolaan KONI tidak hanya meninggalkan luka administrasi.
Ia juga berisiko meninggalkan generasi atlet yang kehilangan kesempatan untuk bertanding. Dan jika itu terjadi, maka yang kalah bukan hanya KONI atau pemerintah daerah. [Red]














Discussion about this post