kaltengtoday.com, – Kasongan, – Wakil Bupati Katingan Sunardi N Litang menegaskan, diseminasi pembatalan keberangkatan jemaah haji angkatan dua sangat penting disampaikan kepada masyarakat.
” Pemerintah bertanggung jawab dalam menanggulangi wabah dan keselamatan dengan menjaga dan melindungi warga melalui penanggulangan Covid-19, ” Katanya, Senin (20/9/2021).
Disisi lain, kebijakan pembatalan ini tentu menimbulkan dampak diberbagai aspek. Terlebih kepada para calon jemaah haji dari Kabupaten Katingan. Baik itu yang sudah lunas biaya keberangkatan haji maupun yang belum.
” Untuk itu, saya meminta masyarakat agar bersabar karena saat ini pemerintah terus mengupayakan solusi terbaik bagi permasalahan ini, ” Ungkapnya.
Pemerintah daerah meminta Kementerian Agama Kabupaten Katingan terkait dengan hal ini, agar memberikan pelayanan terbaik dan jangan sampai ada kekeliruan dan kelalaian yang akan merugikan para calon jemaah haji.
” Diseminasi diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan keputusan yang diambil pemerintah untuk tidak mengirim jemaah haji tahun ini bukanlah keputusan yang sederhana,” Jelasnya.
Dengan demikian, diharapkan kepada pihak yang terlibat agar meredam gejolak yang muncul di lingkungan masyarakat akibat dari kebijakan itu.
Baca juga :Â 187 Calon Jemaah Asal Kotim Tunda Keberangkatan Haji
” Semua harus memberikan pemahaman, penjelasan, edukasi dan dapat melakukan transfer pengetahuan kepada masyarakat mengenai pembatalan keberangkatan jemaah haji. Alasannya, masih banyak masyarakat yang merasa gelisah dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ” Bebernya.
Orang nomor dua di Katingan ini mengakui, mengacu kepada keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 terkait pembatalan keberangkatan pada penyelenggaraan jemaah haji Tahun 2021.
Baca juga :Â Anggota DPRD Katingan Ini Minta Bantuan Banjir Disalurkan
” Saya sangat menyadari, keinginan yang besar dari warga Katingan yang ingin menunaikan rukun islam yang kelima. Bahkan telah menanti waktu yang panjang dan lama, ” Terangnya.
Namun demikian, dengan mempertimbangkan faktor kesehatan, keselamatan dan keamanan tetap menjadi prioritas utama. Maka, alasan inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menundanya.[Red]
Discussion about this post