Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) akhir tahun anggaran 2024 menurut DPRD Kalteng melalui Wakil Ketua I, Riska Agustin secara umum telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.
“Namun, sesuai peraturan dan mempelajari ketentuan perundangan-undangan maupun substansi materi, DPRD Kalteng turut memberikan catatan berupa masukan atau rekomendasi terkait kegiatan-kegiatan khususnya capaian realisasi dari tahun ke tahun yang kurang progresif,” kata Riska, Senin (5/5/2205).
Baca Juga :Â DPRD Murung Raya Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPJ Pemerintah Tahun 2023
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Paripurna ke 10 (Penutupan) masa persidangan II dan Rapat Paripurna ke IÂ (Pembukaan) masa persidangan III Tahun Sidang 2025.
Srikandi Partai Golkar Kalteng ini membeberkan, terdapat beberapa program yang dianggap belum mencapai target, baik yang tertuang pada RKPD, RPJMD 2021-2026, dokumen daerah lain, guna perbaikan dan penajaman program penyelenggaraan pemerintah daerah.
“Pokok-pokok rekomendasi DPRD Kalteng antara lain penting penataan ulang arah kebijakan pembangunan ekonomi Kalteng, dengan fokus pada diversifikasi ekonomi, penguatan sektor hilir, serta pengembangan potensi lokal,” ungkapnya.
Lalu, penguatan kapasitas produksi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan secara modern dan berkelanjutan untuk ketahanan pangan.
“Perbaikan perencanaan dan sinergi program lintas sektor serta memperkuat kualitas dan kuantitas sdm di seluruh perangkat daerah terutama pengembangan potensi bidang ekonomi dan SDA,” ucapnya.
Baca Juga :Â Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2024 DPRD Kalteng Dalami Efektivitas Kerja Dengan Kunker ke DPRD Kalsel
Lebih lanjut, pengendalian ketimpangan dan pengentasan kemiskinan berbasis data kemiskinan yang akurat.
“Memperluas program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mendorong redistribusi aset dan akses terhadap sumber daya produktif, termasuk tanah dan modal usaha bagi kelompok rentan,” ucapnya.
Pihaknya juga mengingat adanya peningkatan pekerja setengah penganggur yang menunjukkan kualitas penyerapan tenaga kerja masih rendah, dan jumlah penduduk miskin tepatnya pafa September 2024 tercatat 149,24 ribu orang (5,26%), meningkat dibanding maret 2024 di wilayah perkotaan.
“Memperkuat peran Kalteng sebagai mitra Ibu Kota Negara (IKN) dengan melengkapi infrastruktur ekonomi, konektivitas, dan peningkatan kualitas,” ujarnya.
Selain itu, menyiapkan infrastruktur ekonomi, konektivitas, dan peningkatan kualitas SDM secara terencana. program strategis nasional seperti Food Estate, pengembangan kawasan industri, dan pembangunan pusat logistik terpadu.
“Meningkatkan mekanisme kerja terpadu dan terintegrasi penghimpunan dalam rangka sumber-sumber,” tuturnya.
Di sisi lain, peningkatan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah, seperti Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, Opsen Pajak MBLB, PKB, PBBKB, dan lainnya.
“Mesti adanya inovasi usaha BUMD ke arah peningkatan kinerja dan laba. Meningkatkan kinerja keuangan daerah terutama terkait kapasitas penyerapan anggaran dan belanja daerah yang pada tahun 2024 hanya mencapai 88,49 persen,” jelasnya.
Baca Juga :Â Dalam LKPJ Kepala Daerah TA 2024; Pj Sekda Bartim Sampaikan Pula Beberapa Perolehan Penghargaan dari Kementerian
“Meningkatkan sinergitas bersama DPRD dan Pemprov dalam perbaikan mekanisme belanja hibah dan bansos. Dan, koordinasi, komunikasi, dan transparansi dalam setiap perubahan sebagaimana perundangan,” imbuhnya.
Ia juga mengungkapkan, rekomendasi-rekomendasi penting lainnya yang tertuang pada lampiran dokumen ini sebagai bagian tidak terpisah.
“DPRD Kalteng berharap agar Pemprov Kalteng dapat memperhatikan dan menindaklanjuti kedepan, guna perbaikan,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post