Kaltengtoday.com , Muara Teweh – DPRD Kabupaten Barito Utara menggelar rapat Paripurna IV dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Barito Utara terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2023, Selasa (23/7/2024).
Juru bicara Fraksi Demokrat, Riza Faisal mengatakan sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku bahwa penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah salah satu tugas kepala daerah yang merupakan siklus dari pengelolaan keuangan daerah dan sebagai bentuk akuntabilitas dari pemerintah daerah yang memberikan gambaran realisasi keuangan dari aktivitas pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran serta posisi keuangan per 31 Desember.
Baca Juga : Pandangan Fraksi PDIP Raperda Perubahan APBD TA.2024
“Proses pembahasan terhadap materi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 adalah sebagai asistensi guna mendapatkan masukan serta koreksi baik dari sisi materi maupun aturan agar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 mencapai persetujuan bersama, yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan sumbangsih konsep berpikir dalam rangka perbaikan kinerja dan tugas tugas Pemkab Barito Utara kedepannya,” kata Riza Faisal.
Ia juga mengatakan sebagai bahan evaluasi dan untuk mempertahankan opini WTP yang diperoleh untuk kesepuluh kalinya serta untuk meminimalisir catatan catatan dari BPK terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kedepannya, maka perlu disampaikan beberapa pendapat saran dan masukan kepada Pemkab Barito Utara.
Pertama, agar lebih memperhatikan serapan atau realisasi terhadap program atau kegiatan yang sangat rendah. Kedua agar dapat di diselesaikan proyek-proyek yang belum selesai. Ketiga agar pihak pemerintah membuat perencanaan yang tepat supaya proses pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai waktu yang ditentukan.
Baca Juga : Fraksi PKB Sampaikan Masukan terhadap Pelaksanaan APBD 2023
Keempat, diharapkan agar pihak pemerintah dapat membuat aturan yang mengatur tentang ketenagakerjaan lokal terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Barito Utara. “Dan yang kelima agar pihak pemerintah lebih memperhatikan dan memberikan ketegasan tentang masalah tali asih tanah adat dan ganti rugi perkebunan masyarakat yang berada di sekitar tambang,” kata dia.
Dijelaskannya, terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang telah melalui proses pembahasan yang merupakan satu kesatuan dengan pendapat, saran dan masukan tersebut. [Red]
Discussion about this post