Kaltengtoday.com, Sampit – Di negeri yang katanya menjunjung tinggi keadilan, hukum seringkali tampak seperti pisau dapur yang hanya tajam ke arah bawah—mengiris yang lemah, namun tumpul ketika berhadapan dengan yang berkuasa.
Kasus dugaan gratifikasi yang kini menyeret elite di Kotawaringin Timur bukan sekadar perkara hukum. Ia adalah cermin retak yang memantulkan wajah sistem—buram, goyah, dan penuh tanda tanya.
Laporan telah masuk. Waktu telah berjalan. Namun keadilan, seperti biasa, berjalan terseok—atau mungkin sengaja diperlambat. Di titik inilah, ketika hukum tampak ragu melangkah, pemuda memilih untuk berlari.
Baca Juga : Pelajar SMAN 2 Palangka Raya Diberi Pemahaman Hukum dan Pencegahan Bullying
Mereka turun ke jalan. Mereka berdiri di depan gerbang kekuasaan. Mereka membawa satu hal yang sering hilang dari ruang-ruang berpendingin: keberanian.
Aliansi Pemuda Kalimantan Tengah bukan sekadar kumpulan massa. Mereka adalah alarm yang berbunyi keras di tengah tidur panjang penegakan hukum. Mereka adalah suara yang menolak dibungkam oleh prosedur yang berlarut-larut.
Ultimatum 3×24 jam bukan sekadar hitungan waktu. Ia adalah jam pasir yang dibalik di hadapan aparat—setiap butir yang jatuh adalah kepercayaan publik yang ikut terkikis.
Pertanyaannya kini sederhana, namun mengguncang:
Apakah hukum akan berdiri tegak, atau kembali berlutut di hadapan kekuasaan?
Sebab publik sudah terlalu sering menyaksikan sandiwara yang sama—kasus besar yang mengecil, janji yang menguap, dan keadilan yang menghilang di lorong-lorong birokrasi.
Discussion about this post