Hujan Interupsi Warnai Rapat Paripurna Usulan Pembentukan Pansus COVID-19 DPRD Kotim

Kalteng Today – Sampit, – Hujan interupsi mewarnai jalannya Rapat Paripurna pembentukan Panitia Khusus (Pansus) COVID-19 di DPRD, Kabupate Kabupaten Kotawaringin Timur Senin (9/6/2020).

Dari pantauan kaltengtoday, para wakil rakyat di gedung DPRD yang hadir di acara tersebut tidak satu suara dalam proses usulan terbentuknya pansus.

Pasalnya, rapat paripurna pembentukan pansus itu dinilai tidak  sesuai mekanisme tatib DPRD  yang berlaku, tidak tersedianya anggaran untuk pansus, dan belum digunakannya anggaran  daerah untuk penanganan COVID-19.

Sedangkan yang pro, beranggapan pansus COVID-19 dibentuk bisa mendorong percepatan penanganan virus corona di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Jalannya rapat paripurna tidak berjalan mulus. Hujan interupsi dan saling protes mewarnai proses rapat paripurna dalam agenda pembentukan pansus tersebut.

Banyaknya anggota DPRD yang saling lempar argumen, antara pro dan kontra mengakibatkan rapat paripurna yang awalnya hanya untuk mendengarkan usulan fraksi terhadap pembentukan pansus dari tiga fraksi PAN, PKB dan Golkar berjalan a lot.

Dari 7 fraksi yang ada di DPRD Kotim, 3 fraksi diantaranya sudah menyatakan menolak terhadap ide pembentukan pansus tersebut. Tiga Fraksi itu di antaranya, Demokrat, Gerindra, dan PDI-Perjuangan.

Menyadari jalannya rapat masih ada fraksi yang menolak, Ketua DPRD, Dra. Rinie Aria Gagah mengatakan rapat paripurna itu memang tidak harus menghasilkan kesepakatan,”Karena sesuai jadwal Banmus agenda nya kan hanya untuk mendengarkan usulan dari tiga fraksi terhadap pembentukan pansus COVID-19, jadi rapat langsung ditutup, “kata Rinie saat ditemui kaltengtoday.com usai rapat paripurna.

Baca Juga: Pemkab Kotim Larang Warga Bakar Lahan

Rinie menjelaskan dinamika dalam perbedaan pandangan terhadap suatu persoalan itu sangat wajar terjadi di lembaga legislatif DPRD, hanya saja kita harus sama-sama menyikapi dengan kedewasaan.

“Rapat paripurna usulan pembentukan pansus COVID-19 ini nantinya akan dilanjutkan di agenda rapat berikutnya melalui penjadwalan yang akan dibahas melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD,” tutur Rinie. [Red]