Hasil Musrenbang Harus Menjadi Acuan Pelaksanaan Program Kegiatan

Kalteng Today – Pulang Pisau, – Anggota DPRD Pulang Pisau asal daerah pemilihan Pandih Batu Maliku, Arif Rahman Hakim berharap aspirasi masyarakat yang tersirat dalam hasil musrenbang desa hendaknya memberikan arah kebijakan dalam menentukan pelaksanaan program pembangunan dengan menyesuaikan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah untuk alokasi di tiap – tiap kecamatan.

Hakim menyebut bahwa usulan masyarakat yang dibahas dalam kegiatan musrenbang adalah riil fakta dilapangan sebagai usulan dalam pelaksanaan program pembangunan di tiap wilayah sehingga hal tersebut harus menjadi catatan penting untuk diperjuangkan pelaksanaan di lapangan.

“ Hasil reses kami dan kegiatan musrenbang yang digelar pemerintah ke tingkat kecamatan adalah usulan riil yang harus kita kawal agar semaksimal mungkin direalisasikan dalam pembangunan tahun 2022 nanti dan tentu ini menjadi catatan penting bagi SOPD agar tidak muncul kegiatan yang justru tidak ada dalam musrenbang,” kata Hakim, Jumat (12/03/2021)

Berkaca dari tahun – tahun terdahulu sering muncul kegiatan siluman yang tidak ada dalam hasil musrenbang maupun usulan masyarakat dalam reses para wakil rakyat sehingga pihak desa kerap mengadukan hal tersebut ke pihak wakil rakyat , padahal usulan tersebut masuk menjadi skala prioritas namun dilapangan yang dikerjakan lain lagi.

Baca Juga : DPRD Pulpis Minta Agar Program Berjalan Dan Sinkron

Menurut Hakim saat ini musrenbang telah selesai digelar dan tentu usulan – usulan tersebut telah masuk dan menjadi catatan SOPD untuk di bahas di musrenbang tingkat kabupaten sehingga dirinya berharap apa yang menjadi catatan para wakil rakyat dapat menjadi perhatian seluruh pelaku kebijakan dalam menjalankan program pemerintah yang nilai akhirnya untuk merealisasikan pembangunan di desa.

Hakim juga menyebut bahwa saat ini sangat diakui ada keterbatasan anggaran namun yang penting seberapa dapat alokasi pembangunannya nanti harus mengacu pada skala prioritas hasil musrenbang yang digelar dan jangan sampai kegiatan sedikit justru malah skala prioritas usulan tidak masuk bahkan masuk kegiatan siluman. [Denny-KT]