Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Tengah (DPD GmnI Kalteng) resmi menggelar kegiatan Dialog Demokrasi bertajuk “Menakar Wacana Pilkada Melalui DPRD: Dari Kritik Menuju Solusi Kebijakan”.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Rahan Universitas Palangka Raya pada 07 Februari 2026, menghadirkan Eksekutif dan Legislatif , akademisi hukum, serta akademisi ilmu pemerintahan untuk membedah diskursus nasional mengenai pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD.
Dalam rangkaiannya, kader-kader GmnI merespons isu krusial demokrasi, khususnya terkait dengan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali menghangat di ruang publik.
Baca Juga : Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta Asal Bartim Ikut Berikan Pelatihan Digital di Bojonggenteng, Jawa Barat
Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, DPD GMNI Kalteng memandang perlunya kajian mendalam agar perdebatan ini tidak berhenti pada sekadar kritik, melainkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret.
Ketua Pelaksana Kegiatan, Muhammad Fajrian Nor menyatakan, dialog ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal arah demokrasi Indonesia.
“Kami tidak ingin terjebak dalam dikotomi setuju atau tidak setuju semata. GmnI Kalteng ingin membedah secara objektif. Apakah wacana ini merupakan kemunduran demokrasi atau justru solusi atas biaya politik tinggi dan polarisasi di tingkat akar rumput? Dialog ini adalah jembatan dari kritik menuju solusi,” katanya.
Ia membeberkan, untuk poin-poin utama dialog yakni membahas beberapa isu strategis meliputi
Evaluasi Pilkada Langsung, meninjau efektivitas, dampak sosial, dan beban anggaran selama dua dekade terakhir.
“Sedangkan, dari sisi Esensi Kedaulatan Rakyat, kami mendiskusikan apakah mekanisme melalui DPRD masih mencerminkan mandat rakyat sesuai sila keempat Pancasila,” ungkapnya.
Lebih lanjut, soal Mitigasi Korupsi, kami menganalisis potensi money politics di tingkat legislatif jika wacana ini diimplementasikan,” tuturnya.
Pada akhir sesi, pihaknya mengeluarkan rekomendasi kebijakan, seperti menyusun draf poin-poin masukan yang akan diserahkan kepada pihak legislatif dan eksekutif sebagai pertimbangan politis.
Baca Juga : Gubernur Kalteng: Kehadiran Jamwas Jadi Bekal Berharga bagi Mahasiswa UPR
Melalui diskusi ini, DPD GMNI Kalteng berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah. Hasil dari dialog ini akan dirangkum dalam bentuk dokumen rekomendasi kebijakan (policy brief) yang akan disebarluaskan kepada publik dan pemangku kepentingan terkait.
“Harapannya, suara dari Kalteng bisa memberi warna dalam diskursus nasional. Kita butuh sistem yang tidak hanya efisien secara administratif, tapi juga tetap menjaga marwah demokrasi dan kepentingan rakyat kecil (Marhaen),” tukasnya. [Red]
Discussion about this post