Kalteng Today – Pulang Pisau, – Fraksi Partai Golkar Kabupaten Pulang Pisau melalui Juru Bicara, Satria Wandi memberikan pandangan umum berupa saran dan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Pulang Pisau 2021 pada Rapat Paripurna ke 17 Masa Persidangan III Tahun 2020.
Ketika dikonfirmasi kalteng today, Legislator Golkar itu yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pulang Pisau itu mengatakan bahwa Fraksi Golkar Pulang Pisau pada prinsipnya dapat memahami karena, itu kami menyetujui Raperda Perubahan APBD thn 2021 yang telah diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk dibicarakan dan dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang ada di lembaga DPRD Kabupaten Pulang Pisau.
“Bahwa dalam rangka menyusun APBD Tahun 2021 kami mengharapkan, agar Pemda melalui PAPD memberikan struktur anggaran dengan angka-angka proyeksi besaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan yg minimal sudah mendekati final,” terang Satria Wandi, Selasa (20/10/2020)
Dikatakannya, bahwa dalam struktur belanja terutama program kegiatan-kegiatan SOPD Fraksi Golkar berharap Pemda mengalokasikan Anggaran untuk program kegiatan yang sifatnya lebih terhadap pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak Pandemi Covid-19.
“Untuk kegiatan infrastruktur agar Pemda lebih mengutamakan mengoperasionalkan bangunan fisik infrastruktur yg sudah ada ketimbang membangun infrastruktur yang baru,” tandasnya.
Kemudian lanjutnya, pertama Fraksi Golkar berharap agar Pemda melaksanakan pekerjaan rehab berat dan pembangunan jembatan beton serta jalan Kabupaten Wilayah Kecamatan Kahayan Kuala, dari Bahaur Hulu Permai sampai dengan Kecamatan karena sampai saat ini kondisi nya sudah sangat parah dan sulit untuk dilalui, ini sangat diperlukan untuk akses sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Baca Juga:Â Partisipasi Masyarakat Gumas Pada Pilkada 2020 Diharapkan Capai 80 Persen
“Kedua, Pemda melaksanakan peningkatan dan pelebaran jalan Desa Pangkoh Hilir Kecamatan Pandih Batu, lalu yang ketiga peningkatan dan pelebaran jalan di Desa Pangkoh Hulu Kecamatan Pandih Batu, dan bangunan infrastruktur lainnya yang sangat prioritas dan mendesak,” tuturnya.
Ditambahkannya pula, bahwa Fraksi Golkar DPRD Pulpis juga mempertanyakan alasan penundaan lelang jabatan Pejabat Eselon dua Sekda yang sampai saat ini masih kosong dan belum diisi oleh pejabat definitif, padahal jabatan-jabatan tersebut sangat diperlukan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. [Denny-KT]














Discussion about this post