Fraksi PAN Soroti Kualitas Pelayanan Publik dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – Fraksi PAN di DPRD Kalteng mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Tahun Anggaran 2024.

Menurut Anggota DPRD Kalteng dari Fraksi PAN, Agie, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kalteng dalam menjalankan roda pemerintahan dan pencapaian target pembangunan. Meski demikian, Fraksi PAN menilai masih diperlukan perbaikan signifikan di sejumlah sektor penting.

“Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu kunci untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata,” ujar Agie, Selasa, (10/6/2025).

Baca Juga : Banggar Sampaikan Laporan terkait APBD TA.2025

Fraksi PAN secara khusus menyoroti sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan sebagai bidang yang harus mendapat perhatian lebih agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Fraksi PAN menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Setiap rupiah yang dialokasikan diharapkan dapat memberikan dampak maksimal, sehingga anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga efektif mendukung program-program prioritas.

Perhatian juga diberikan pada pengelolaan aset daerah. Fraksi PAN mendorong agar pengelolaan dilakukan secara tertib dan optimal, tidak hanya untuk memastikan aset terdata dengan baik, tetapi juga agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD turut menjadi sorotan. Fraksi PAN menilai keterbukaan informasi serta akuntabilitas dalam kebijakan keuangan penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Baca Juga : RAPBD Gumas TA 2025 Alami Penurunan Rp.174 Miliyar

“Kami berharap kebijakan anggaran ke depan konsisten dengan tema RKPD dan benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambah Agie.

Fraksi PAN juga menyerukan pentingnya prinsip keadilan dalam distribusi anggaran, khususnya untuk daerah yang masih tertinggal dalam akses terhadap layanan dasar.

“Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika seluruh wilayah mendapatkan perhatian yang proporsional, sesuai dengan tantangan dan potensi masing-masing daerah,” tutupnya. [Red]