kaltengtoday.com, Sampit – Fraksi PAN DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur mendukung usulan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Hal itu bertujuan sebagai bentuk kepedulian untuk menjaga kelestarian lingkungan yang bersih bebas dan mewujudkan masyarakat yang sehat.
“Esensi perda kita adalah untuk mewujudkan limbah industri yang berasal dari usaha ataupun kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran maupun perniagaan, agar aman bagi warga dan lingkungan serta berkelanjutan demi kita mewujudkan masyarakat yang sehat,” kata Anggota Fraksi PAN DPRD Kotim, H. Ardiansyah, Selasa (16/8/2022).
Fraksi PAN menurut Ardiansyah, menilai dalam menjaga kelestarian dan menciptakan lingkungan yang sehat, hal yang tak kalah penting dan perlu menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.
Baca Juga :Dinas Sosial Kabupaten Kapuas Menerima Kunjungan Kerja DPRD Kotim
“Tidak bisa dipungkiri saat ini semakin padat permukiman di wilayah perkotaan dan hal itu berdampak pada sisi negatif, yakni masalah sampah dan limbah. Karena itu perusahaan pengembang perumahan juga diingatkan untuk menyiapkan tempat pembuangan sampah dan pengelolaan limbah cair rumah tangga agar kebersihan dan kelestarian lingkungan terjaga,” ungkap dia.
Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada DPRD lebih difokuskan pada limbah cair yang dihasilkan oleh masyarakat atau kawasan lingkungan perumahan, khususnya bagi lingkungan perumahan ataupun kawasan perdagangan.
Ardiansyah yang juga Sekretaris Komisi I menambahkan, pemerintah daerah berharap bisa mengurangi laju pencemaran dan bertekad menekan potensinya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat regulasi sebagai acuan bagi masyarakat serta pemerintah daerah sendiri.
Selama ini, imbuh dia, masih ditemukan limbah cair buangan dari rumah tangga, bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenisnya. Seperti limbah cair fisik adalah air deterjen sisa cucian air sabun dan air tinja.
Baca Juga :Eks Tekon Kotim Lakukan Aksi Damai di DPRD Kotim
Karenanya pemerintah perlu mulai membuat program pengelolaan dalam skala lebih luas, termasuk dalam perencanaan tata ruang dan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sosialisasi juga harus lebih ditingkatkan, khususnya bagi kawasan padat penduduk, di antaranya pelaku usaha jasa cuci pakaian yang banyak ditemui di permukiman warga.
“Regulasi penting bagi pemerintah dalam memberikan izin berikan bangunan, khusus bagi lingkungan baru. Setidaknya bakal menjadi payung dalam menjamin air permukaan tetap terjaga,” kata Ardiansyah.[Red]
Discussion about this post