Kaltengtoday.com, Kuala Kurun – Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas melalui Fraksi Nasdem memberikan beberapa hal kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, terkait saran dan pendapat mengenai program prioritas yang akan dilakukan dan perlu diperhatikan kedepannya.
Baca Juga : Inflasi Kalteng Pada Juni 2024 Capai 1,06 Persen
Hal itulah, Juru Bicara (Jubir) Fraksi Nasdem, dan selaku Anggota DPRD Gunung Mas Doni Saputra menyampaikan, ada tiga poin saran dan pendapat kepada Pemerintah Kabupaten, terkait infrastruktur, pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) hingga pada pencabutan izin perusahan.
“Pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama, utama nya Infrastruktur jalan perlu menjadi prioritas utama, teruma jalan Tewah-Tumbang Miri yang sudah puluhan tahun belum tuntas maksimal,” kata Doni Saputra, pada Rabu (02/07).
Kemudian, lanjut dia, pihaknya juga merasa prihatin terhadap pencapaian PAD yang setiap tahun selalu tidak memenuhi target pencapaian. Karena itu, ia juga menyarankan, agar diberikan pemberian reward ataupun sanksinya kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mampu ataupun tidak bisa mencari lebih PAD.
“Untuk itu kami mengusulkan Pemberian Sanksi kepada OPD yang tidak tercapai target PADnya dan diberikan Reward/Penghargaan kepada OPD yang mencapai atau melebihi target PAD,” terang dia.
Baca Juga : Kalangan Dewan Optimis Target PAD Terlampaui
Selain itu juga dia mengusulkan, kepada Bupati Gunung Mas supaya mencabut perizinan PBS dari Kebun Kelapa Sawit yang sampai saat ini, masih belum ada terbit HGU-nya, karena terindikasi kelalaian dari PBS tersebut.
“Kami sebagai fraksi pendukung pemerintah daerah kami setuju dan sepakat terhadap Visi dan Misi serta program prioritas yang tertuang dalam Rancangan RPJMD tersebut dan selanjutnya akan dibahas pada forum sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” tukas dia. [Red]
Discussion about this post