Fraksi Golkar Mundur Dari Gugus Tim Covid-19 Kotim

kaltengtoday.com – Sampit. Fraksi Golkar menyatakan mundur dari Tim Gugus Covid-19 Kotim. Hal ini disebabkan karena lambannya penanganan Covid-19 yang mengakibatkan keresahan  masyarakat di 185 desa dan kelurahan yang ada di Bumi Habaring Hurung.

Hal ini dikatakan Ketua DPD Partai Golkar Kotim H Supriadi MT, Senin (4/5) di Sampit.

Menurut dia, saat ini sudah memasuki minggu ke 6 penanganan dan pencegahan covid-19, namun belum juga menunjukan perhatian serius kepada Masyarakat.

“Hal ini terbukti belum maksimalnya pengadaan Alat Pelindung Diri  (APD), Alat Kesehatan hingga obat – obatan yang dibutuhkan tenaga medis di rumah sakit, puskesmas diwilayah Kotim,” jelasnya kepada Kaltengtoday.

Apalagi belum dilakukanya Rapid test secara keseluruhan terhadap tenaga medis yang bertugas. Belum menuhi Standart WHO dalam Penggunaan APD oleh tenaga medis karena keterbatasan barang serta belum memperhatikan insentif serta keamanan para tenaga medis yang bertugas, ungkapnya .

“Perhatian sosial kepada masyarakat Terdampak di 17 kecamatan dan  185 desa atau kelurahan se-Kotim belum merata dilakukan,”ujarnya.

Apalagi lemahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap kebijakan anggaran dan penggunaan anggaran. Ini juga menjadi momok persoalan hingga terpangkasnya Dana Alokasi Umum ( DAU )olah Pemerintah Pusat.Ini menunjukan ketidakmampuan kepala daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara benar dan baik dan dirinya melihat masih mengutamakan ego masing-masing, beber dia

“Saat ini, masyarakat terdampak kebutuhan dasar seperti bahan makan, bukan mereka disuguhkan edaran, pemberitahuan dan pengumumaan atas berbagai kebijakan yang sifatnya membatasi ruang gerak rakyat. Akan tetapi solusi untuk rakyat itu yang saat ini ditunggu. “tegasnya.

dijelaskan dia, saat ini masyarakat ingin daerah ini aman, damai, tentram . Tinggalkan ego masing-masing lembaga, secepatnya realisasikan sembako rakyat terdampak 50.000-75.000 paket sembako untuk meringankan beban mereka yang membutuhkan, gunakan APBD.

Baca Juga:

Kisruh Soal Rasionalisasi APBD Kotim, Pengamat: Sebaiknya Legislatif dan Eksekutif Duduk Bersama

“Kapan perlu lakukan penundaan pembayaran proyek-proyek multiyears. Utamakan Penanganan dan Pencegahan serta Terdampak Covid-19 secara Maximal. Kita berharap di akhir jabatan kepala daerah dapat memberikan kesan yang terbaik kepada masyarakat Kotim. Apalagi dengan kondisi saat ini terjadi,”pungkasnya. [Red]