Fraksi Golkar Minta Pemprov Selesaikan Rekomendasi Perbaikan BPK RI

Kalteng Today – Palangka Raya, – Fraksi Golkar yang ada di DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera melakukan tindak lanjut sejumlah temuan yang menjadi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020.

Melalui Juru bicara Fraksi Golkar Sudarsono mengatakan, pihaknya mempertanyakan tindak lanjut yang sudah dilakukan pemerintah saat ini berkenaan dengan temuan tersebut.

“LHP kemarin memang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, hanya saja ada temuan yang menjadi rekomendasi. Kami dari Golkar mempertanyakan sejuah mana tindak lanjut atas rekomendasi tersebut,” katanya, Rabu (7/7).

Mantan Bupati Seruyan ini menyebutkan, LKPJ terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2020 telah memenuhi syarat, sehingga dapat diterima untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme di DPRD Kalteng.

Akan tetapi, Fraksi Golkar menemui beberapa catatan terkait dengan masih cukup banyak hal penting yang harus ditindak lanjuti pemerintah.

Seperti yang menyangkut realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak, pencapaian opini WTP yang harus dibarengi dengan capaian kesejahteraan masyarakat, dan yang tidak kalah penting bagaimana tindak lanjut terhadap temuan LHP BPK RI.

“Secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban sudah sesuai ketentuan. Namun poin yang menjadi rekomendasi harus sesegera mungkin dilanjut pembahasannya,” ucapnya.

Baca Juga : Pemprov Kalteng Raih Opini WTP 7 Kali Berturut turut dari BPK

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan tindak lanjut yang dilakukan harus terukur dan terarah, serta sangat diharapkan. Sebab, selain melakukan pemeriksaan terhadap LKPD, BPK RI juga melakukan pemeriksaan atas kinerja dan efektivitas program pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMA sederajat di Kalteng.

“Poin ini juga menjadi pertanyaan, bagaimana tindak lanjut pemerintah dalam pemenuhan dan peningkatan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan. Jadi semua instruksi dari BPK RI harus diselesaikan sesuai waktunya,” tutupnya.[Red]