Fraksi ARKS DPRD Barito Utara Ajukan Lima Pertanyaan Terkait Raperda RPJPD

Lembih lanjut Jamilah, Fraksi Gabungan Amanat Rakyat Karya Sejahtera (F-ARKS) mendukung sepenuhnya untuk pembahasan raperda RPJMD tahun 2025-2045 ini dengan secara seksama. Dan berikut Fraksi ARKS sampaikan beberapa pandangan terhadap raperda RPJPD tahun 2025- 2045 sebagai berikut :

1. Dalam pidato pengantar Pj Bupati beserta dokumennya, terhadap dasar hukum yang menjadi acuan dalam Penyusunan raperda tentang RPJPD 2025-2045, kami pandang setidaknya ada 2 peraturan perundang-undangan yang terlewatkan belum dicantumkan yakni UU nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta UU nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja, yang kemudian menjadi rujukan hukum Dan yurisprudensi baru dalam sistem hukum di indonesia sebagai pelaksanaan reformasi struktural yang komprehensif, Mohon tanggapan dan penjelasan ?.

2. Terkait dengan persoalan SDM, saat ini kita masih berhadapan dengan persoalan stunting bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Barito Utara masih diangka 15,3 persen di tahun 2023.
Sedangkan pada tahun 2024, Barito Utara menargetkan prevalensi stunting dapat mencapai 16,21 persen masih cukup tinggi ditahun 2023 sehingga masih ada 4.700 kasus atau (15,79  persen). Ini menunjukkan pemenuhan gizi masyarakat masih kurang.
Diketahui Kabupaten Barito Utara menjadi salah satu lokus prioritas percepatan penurunan stunting di Kalimantan Tengah. Maka dari itu fraksi kami sepakat bahwa isu stunting menjadi bagian dari indikator utama pembangunan di Kabupaten barito utara dalam RPJPD ini.
Cukup beralasan apabila banyak kalangan menyatakan bahwa mengatasi stunting adalah prasyarat mencapai indonesia emas 2045 tersebut juga mohon tanggapan dan penjelasan?.

3. Fraksi ARKS juga mencermati kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD tahun 2025-2045 kurang berpihak pada pembangunan, pengembangan dan pendampingan pemuda yang notabene merupakan generasi penerus yang akan digadang dapat menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat pada isu-isu strategis yang tercantum dalam rancangan RPJPD 2025-2045, Mohon tanggapan dan penjelasan?.

Baca Juga :  Sastra Jaya Pimpin Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda RPJPD

4. Adapun pada 8 misi daerah mengenai membangun kualitas manusia yang sehat, unggul berdaya saing dan adaptif. Bagaimana caranya pemerintah daerah melakukannya dalam jangka panjang menengah berkala 5 tahunan dan juga pada 20 tahunan serta prioritas program kerjanya ada pada instansi mana saja.
Selain itu juga terkait meningkatkan resiliensi daerah terhadap bencana dan pelestarian lingkungan hidup titik fokus fraksi ARKS tentunya pada pelestarian lingkungan hidup. Apakah sudah ada gambaran dalam 5 tahun kedepan dan juga bahkan 20 tahun kedepan sementara kita ketahui daerah kita dalam sektor pemanfaatan SDA pada sektor pertambangan disamping juga perkebunan dan HPH, mohon tanggapan dan penjelasan?.

5. Sementara pada 5 sasaran utama pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sementara daerah Barito Utara pada tahun 2022 ada pada angka 7,70 ribu atau 5,80 persen dan pada tahun 2023 mengalami penurunan 7,14 ribu atau 5,35 persen dan kemudian pada tahun 2024 ini mengalami lagi kenaikan walau tak signifikan yaitu 7,60 ribu atau 5,67 persen jumlah penduduk miskin.  [Red]