Kaltengtoday.com, Kuala Kurun – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Gunung Mas dalam mendukung Tim Periset dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Palangka Raya (LPPM- UKPR) melaksanakan kegiatan focus group discussion (FGD) guna penelitian tentang Tata Kelola pemerintah berkelanjutan untuk mendukung program Food Estate Singkong di daerah ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Mas Richard F Lundjo saat membuka kegiatan menjelaskan, penelitian yang didukung Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penelitian ini befokus pada penggalian informasi dan data terkait aktor dan berbagai sumber daya lokal yang berpotensi dapat beradaptasi dan mendukung program food estate.
Baca Juga : Yuas Elko Buka FGD Optimalisasi PAD Sektor Retribusi Daerah
“Implementasi program nasional food estate komoditas singkong dan sudah memperoleh Penetapan Kawasan Hutan untuk KLHK RI Nomor SK.210/MENLHK/SETJEN/PLA.0/3/2023 dengan luas 6.466 hektar di wilayah Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas, maka dilakukan FGD ini,” ucap Richard FL, Rabu (15/5/2024).
Dijelaskannya, program ini diprakarsai oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Food Estate komoditas singkong ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan cadangan pangan nasional. Dalam konteks Sistem Pertahanan dan keamanan Rakyat semesta, pangan sangat vital perannya selain kesiapan senjata atau Alutsista, medis dan energi.
Baca Juga : Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Membuka FGD untuk Mempercepat Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran 2023
“Maka pangan disebut sebagai bagian dari logistik strategis. Bila melihat perkembangan logistik strategis nasional, ketahanan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan pangan melalui kegiatan usaha budidaya skala luas dengan sistem industrial,” ujarnya.
Sementara itu, Dosen LPPM- UKPR Kisno Hadi menjelaskan, terkait kegiatan FGD ini sebagai upaya menghimpun data dan informasi terkait tata kelola food estate singkong yang ada di wilayah Gunung Mas ini, sehingga FGD dilakukan yang juga sebagai metode penilitian, dilapangan oleh pihak LPPM-UKPR.
“Pertama kita lakukan yakni survei, kedua wawancara dan ketiga yaitu dilakukan FGD sebagai upaya kami menghimpun data, maka nantinya akan kami olah secara ilmiah dan akan kami laporkan ke pihak BRIN selaku pendukung kegiatan, selanjutnya komunikasi dosen, dan juga sebagai rekomendasi ke Kemenhan,” ujarnya.
Kisno menambahkan, laporan yang disampaikan tersebut merupakan dasar sebagai pengambilan kebijakan di masa-masa mendatang, lalu FGD ini juga dilaksanakan di beberapa desa seperti Desa Tampelas, Desa Tewai Baru, Sepang Kota dan Pemantang Limau.
“Maka kami berharap supaya dapat menghimpun data dan persepsi dari instansi teknis terkait, makanya yang kita undang instansi terbatas baik pemerintah hingga swasta yang terkait langsung dengan food estate, untuk mengambil kesimpulan,” terang dia.
Baca Juga : Bappenas Evaluasi Program Food Estate di Kapuas
Karena akuinya, kalau dilihat lahan itu tidak cocok untuk singkong oleh sebab itu pihaknya mencari alternatif lain yang ditemukan, sebagai sumberdaya yang bisa ditanam di daerah itu seperti di dua desa terdahulu, seperti padi siung yang bisa ditanam di wilayah tersebut.
“Ini juga akan kita laporkan ke BRIN sebagai pendukung terkait kecocokan tanaman padi siung ini, dan menjadi rekomendasi ke Kemnhan, supaya nanti bisa menjadi opsi di tahun berikutnya,” pungkas dia. [Red]
Discussion about this post