Enumerator SSGI Mulai Melakukan Pendataan di 5 Desa Kecamatan Kapuas Timur

Kaltengtoday.com, Kapuas – Petugas enumerator Survei Status Gizi Indonesia(SSGI), mulai mengambil sampel di lima desa Kecamatan Kapuas Timur. Survei dan pendataan ini dalam rangka menekan angka stunting di Kabupaten Kapuas.

Baca juga : Bupati Kapuas Luncurkan Penyaluran BLT Subsidi BBM tahun 2022

Camat Kapuas Timus Sarifudin mengatakan, pihaknya mendampingi petugas enumerator SSGI dalam rangka survei pengambilan sampling desa desa yang menjadi lokus stunting dan kebetulan di Kecamatan Kapuas Timur ada 5 desa yang menjadi titik pengambilan sampling dan memang sudah diacak oleh pusat dalam rangka penilaian stunting.

“Kami dari Pemerintah Kecamatan mendampingi petugas enumerator SSGI mengambil sampling ke rumah warga yang sudah di tentukan oleh Pusat,” kata Sarifudin, Selasa (20/9/2022).

Ia menyampaikan, petugas Enumerator dari kabupaten Kapuas 2 orang turun kelapangan melakukan wawancara dengan warga terkait asupan gizi,mengukur ketinggian dan berat badan sesuai dengan usia anak dan balita kemudian,ketersediaan air bersih dan WC komunal,didampingi petugas dari Puskesmas,Pemerintah Desa dan bidan desa.

“Pengambilan sampling terutama asupan gizi bagi balita dan anak kemudian tata kelola sanitasi yang baik serta ketersediaan air bersih karena ada 20 indikator penilaian stunting yang harus di penuhi terutama desa yang menjadi lokus,” ungkapnya.

Lelaki yang sebelumnya menjabat Kepala Puskesmas Anjir itu,berharap tata kelola sanitasi dan air bersih perlu dukungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.Sebab program penurunan angka stunting harus memenuhi standar 20 indikator terutama ketersedian fasilitas umum yang memadai.Sebab untuk memenuhi SSGI ada posyandu yang selalu memantau ibu hamil sampai melahirkan tetap dilakukan.

Baca juga : Karang Taruna Kecamatan di Kapuas Torehkan Prestasi

Memang 5 desa yang menjadi lokus stunting di Kecamatan Kapuas Timur yakni Desa Anjir Mambulau Barat,Mambulau Timur, Anjir Serapat Barat,Tengah dan Timur,maka itu Pemerintah Desa harus berkontribusi menggunakan Dana Desa dalam ketersediaan lokasi untuk rumah pangan kemudian dukungan dari Dinas PUPR-PKP untuk pembangunan MCK bagi warga sehingga tidak lagi ada aktivitas Buang Air Besar di sungai.

“Saya berharap dukungan semua pihak dalam penanganan angka stunting di desa desa yang menjadi lokus,” pungkasnya. [Red]