Kaltengtoday.com, Palangka Raya – DPRD Palangka Raya bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar rapat bersama pemerintah kota untuk membahas empat rancangan peraturan daerah (Raperda) hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (27/4/2026).
“Raperda yang dibahas hari ini merupakan hasil evaluasi gubernur, sehingga perlu disempurnakan agar tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan.
Rapat tersebut melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Baca Juga : Pemprov Kalteng Dorong Keterlibatan OPD dan BPN dalam Penyusunan Raperda Pertanahan
Empat Raperda yang dibahas meliputi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, grand design pembangunan kependudukan, penyelenggaraan penerangan jalan umum dan jalan lingkungan, serta pelaksanaan kewajiban kepesertaan program Jamsostek.
“Substansi dalam setiap Raperda harus diperkuat agar memiliki daya implementasi yang jelas dan efektif di lapangan,” ungkapnya.
Raperda tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi prioritas strategis mengingat wilayah Palangka Raya kerap menghadapi ancaman karhutla.
Menurutnya, regulasi tersebut harus disusun secara komprehensif dan tegas serta mampu mendorong sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan kebakaran.
Selain itu, pembahasan grand design pembangunan kependudukan diarahkan untuk memastikan perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan berkelanjutan.
“Perencanaan pembangunan harus ditopang data kependudukan yang valid agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” katanya.
Sementara itu, Raperda terkait penerangan jalan umum dan jalan lingkungan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus menunjang keamanan masyarakat, terutama pada malam hari.
Baca Juga : DPRD Kalteng Genjot Penyempurnaan Raperda Penanaman Modal
Adapun Raperda pelaksanaan kewajiban kepesertaan program Jamsostek didorong agar mampu menjamin perlindungan bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal.
“Harapannya, keempat Raperda ini segera disempurnakan dan ditetapkan menjadi Perda yang benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. [Red]
Discussion about this post