Pernyataan tersebut, menurut Gumarang, semestinya menjadi landasan bagi tim di sekitar gubernur untuk menyampaikan evaluasi secara jujur dan profesional.
“Jangan sampai orang-orang di sekeliling Gubernur Kalteng Agustiar Sabran tidak peduli atau cuek, atau merasa enggan memberikan masukan. Hal ini sama saja memperburuk keadaan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap gubernur tidak harus diwujudkan melalui pembelaan terhadap setiap pernyataan yang menuai kritik. Dukungan yang lebih substantif justru dapat diberikan dengan membantu mengidentifikasi persoalan, menyusun strategi komunikasi, dan memastikan setiap pesan publik sesuai dengan konteks.
Baca Juga : Agustiar Sabran Terima Kunjungan Kalan BPKP Kalteng
“Bagaimanapun kita harus mengakui bahwa Agustiar Sabran memiliki kelebihan sehingga menjadi Gubernur Kalimantan Tengah. Namun, kita juga punya tanggung jawab untuk mendukung beliau dalam segala hal, termasuk kekurangan gaya komunikasi, dengan memberikan masukan yang terbaik untuk menjalankan pemerintahan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat,” tutup Gumarang.
Rentetan polemik ini menyisakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Evaluasi komunikasi bukan semata-mata soal memperbaiki cara berbicara seorang gubernur, melainkan juga memastikan seluruh perangkat di sekelilingnya mampu mendukung penyampaian kebijakan secara efektif.
Di tengah persoalan karhutla dan berbagai tuntutan pelayanan publik, ukuran keberhasilan komunikasi pemerintah pada akhirnya bukan seberapa jauh sebuah pernyataan menjadi viral, melainkan seberapa jelas masyarakat memahami langkah pemerintah dan seberapa kuat kepercayaan mereka terhadap penanganan persoalan yang sedang dihadapi. [Red]
Discussion about this post