Dukung RAPBD Perubahan, PKB Desak Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Kaltengtoday.com, Muara Teweh – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Barito Utara menyatakan persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dengan menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan dukungan penuh pada program kerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pandangan akhir tersebut disampaikan juru bicara F-PKB, H. Nurul Anwar, dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang I DPRD Barito Utara, Jumat (26/9/2025). Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan seluruh pihak yang telah terlibat dalam pembahasan Raperda ini.

Baca Juga: Legislator Arahkan Pembangunan 2026 untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Menurut Nurul Anwar, perubahan APBD harus mencerminkan penyesuaian terhadap dinamika ekonomi sekaligus fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat. “APBD harus menjadi instrumen nyata untuk pemerataan pembangunan, bukan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu,” tegasnya.

Fraksi PKB menyampaikan enam catatan strategis:

1. Infrastruktur dasar – Prioritaskan pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat, khususnya desa dan kecamatan tertinggal.

   Baca Juga: Sinergi dan Kolaborasi, Kunci Pembangunan Berkelanjutan di Barito Utara

2. Kesehatan – Tingkatkan kualitas layanan RSUD dan Puskesmas, serta tambah tenaga medis sesuai kebutuhan daerah.

3. Pendidikan – Pastikan akses pendidikan yang merata dan dukung sarana-prasarana sekolah.

4. Ekonomi kerakyatan – Perkuat UMKM, pertanian, dan perikanan agar berpihak pada rakyat kecil.

5. Transparansi keuangan – Jalankan program dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan sesuai hasil audit BPK.

6. Program 100 hari Bupati – Maksimalkan realisasi program prioritas kepala daerah terpilih periode 2024–2029.

   Baca Juga: Ketua Dewan Pastikan Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan

Dengan catatan tersebut, F-PKB menyatakan menerima Raperda Perubahan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi Perda, dengan harapan kebijakan anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.

“Perubahan APBD 2025 jangan hanya sekadar penyesuaian teknis, tapi harus menjawab kebutuhan mendasar masyarakat di berbagai bidang,” tandas Nurul Anwar.

Rapat paripurna ini sekaligus menutup rangkaian pembahasan Perubahan APBD 2025 antara DPRD dan Pemerintah Daerah. [Red]