Dukung Presiden Fokus Atasi Pandemi dan Krisis Ekonomi, Komite I DPD RI Minta Pilkada 2020 Ditunda

Selanjutnya, Teras pun mendorong seluruh pihak untuk menempatkan keselamatan rakyat dan negara dengan menunda berbagai program yang berpotensi menambah belanja negara. Termasuk salah satunya menunda Pilkada 2020 hingga kuartal pertama tahun mendatang, agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang justeru kontraproduktif dengan kepentingan mengatasi pandemi sekaligus krisis ekonomi.

“Mari kita bersatu dan bersepakat, dari pusat sampai ke desa desa. Sekata dengan Bapak Presiden RI ini. Mari kita sepakati tunda Pilkada Serentak pada tanggal 9 Desember 2020 yg akan datang. Setidaknya hingga akhir kuartal pertama tahun 2021 yang akan datang” dorongnya.

Sikap ini menurut Teras, merupakan sikap Komite I DPD RI yang mendahulukan kesehatan dan keselamatan serta kesejahteraan rakyat. Sebelumnya, Komite I DPD RI, secara konsisten menolak Pilkada Serentak yang digelar dalam situasi pandemi, Desember mendatang.

Baca Juga: Kabupaten Pulang Pisau Persiapkan Kedatangan Presiden RI

Penyelenggaraan Pilkada di 9 Provinsi dan 261 Kabupaten Kota, yang melibatkan lebih kurang 105 juta pemilih disebut perlu dikritisi secara obyektif dan konstruktif. Terlebih agenda ini akan membutuhkan perhatian sungguh pada sisi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Termasuk resiko bagi penyelenggara, peserta Pilkada dan simpatisannya, terlebih lagi masyarakat luas sebagai pemilih.

Ditambahkan oleh Teras, bahwa pernyataan Presiden di Surabaya, menyiratkan betapa manajemen krisis kita belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Sehingga di tengah peningkatan kasus Covid-19 dalam beberapa hari belakangan, termasuk besarnya kasus di Jawa Timur, menurutnya akan butuh waktu lama bagi semua pihak untuk bisa seiring sejalan mengatasi pandemi.

“Maka baiklah perhatian dan sikap Presiden Jokowi di Surabaya ini, dibaca sebagai ajakan bersatu untuk mengutamakan keselamatan rakyat lewat fokus pada penanganan pandemi yang sejalan dengan upaya mencegah krisis ekonomi. Termasuk dengan meninjau kembali agenda Pilkada di akhir tahun. Agar analogi gas dan rem dari Presiden benar-benar berjalan. Jangan sampai ada beberapa gas dan rem dalam kepentingan bersama ini tidak sinkron,tidak terkoordinasi dengan baik. Berbahaya.” ujar Teras. [Dhann]