Dukung Pengalihan Subsidi BBM, Kadin Kalteng

kaltengtoday.com, Palangka Raya – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka menyatakan, kalangan dunia usaha menilai pengalihan subsidi energi seperti subsidi BBM sudah semestinya dilakukan. Karena menurutnya, salah satu penyebab banyaknya penyelewengan atau penyimpangan subsidi dari pemerintah selama ini, orientasinya banyak diberikan ke barang.

“Semestinya ini harus diubah. Jadi orientasi subsidi bukan lagi ke barang, tapi kepada orang per orang. Sehingga lebih tepat sasaran, subsidi betul-betul diterima oleh orang yang tepat membutuhkan,” kata Rahmat, Jumat (1/9/2022).

Rahmat berpendapat bahwa subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor lainnya seperti Bantuan Sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan. “Kami mendukung kebijakan pengalihan subsidi BBM oleh pemerintah dengan diiringi penyediaan skema bantuan lain. Tentu hal tersebut akan secara langsung berdampak positif dan akan diterima masyarakat dengan tepat sasaran,” tegas dia.

Sementara bagi kalangan dunia usaha, lanjut Rahmat, pengalihan subsidi BBM juga diharapkan akan memberikan kepastian dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas usaha mereka. “Kalau di kita (pengusaha) ini kan inginnya ada kepastian saja. Karena kepastian ini kan mempengaruhi perhitungan biaya operasional,” tegas dia.

Bagi pengusaha, tegas dia, sesungguhnya berharap subsidi bisa tepat sasaran. Karena yang terjadi saat ini, banyak subsidi pemerintah yang tidak tepat sasaran.

“Misalnya, kita akui ada BBM subsidi yang ternyata digunakan untuk industri. Ulah oknum-oknum nakal ini kan merugikan pengusaha lainnya yang taat aturan, selalu menggunakan BBM industri untuk operasional mereka. Ada juga misalnya, mobil-mobil mewah yang menggunakan BBM subsidi. Karena subsidinya ke barang, jadi peluang penyimpangannya pun relatif lebih besar. Nah, hal-hal seperti ini menjadi PR pemerintah juga untuk mengatasinya,” ungkap Rahmat.

Untuk itu, Ketua Umum Kadin Kalteng tersebut mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam menyesuaikan subsidi BBM agar lebih tepat sasaran dan diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk memberikan dukungan, karena pengalihan subsidi BBM tidak semata untuk merugikan masyarakat, namun dialihkan agar lebih tepat kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Seperti yang kami sampaikan diawal, subsidi lebih baik langsung dberikan ke orangnya, bukan lagi ke barang seperti yang terjadi selama ini,” ujarnya.

Lebih lanjut terkait subsidi maupun bantuan sosial, Rahmat juga meminta agar pemerintah melalui seluruh jajaran terkait, agar melakukan pendataan secara komprehensif dan up to date database penerima. Sehingga tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Sekali lagi ini yang terpenting (database). Supaya subsidi itu tepat sasaran,” tegas dia.

Sebelumnya, Direktur Pusat Pengembangan Iptek dan Inovasi Gambut (PPIIG) Universitas Palangka Raya, Hendrik Segah, Ph.D menyatakan, penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi di APBN menjadi pilihan paling rasional bagi pemerintah.

Langkah menaikkan harga BBM bukan hanya demi ketahanan fiskal di APBN, namun juga untuk memberikan pembiayaan yang memadai untuk sektor yang lebih penting, misalnya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Penyesuaian harga BBM memang diperlukan, karena tidak mungkin pemerintah menanggung subsidi yang semakin lama makin besar, habis anggaran hanya tersedot ke situ” ujar Hendrik Segah, Kamis (1/9/2022).

Menurut lulusan Hokkaido University Jepang itu, saat ini diperlukan edukasi dan sosialisasi yang tepat mengenai subsidi energi yang diberikan Pemerintah. Secara lebih jauh, kucuran subsidi yang tidak terkendali dan tidak tepat sasaran justru bisa menjadi bumerang.

Selain itu, subsidi yang diberikan Pemerintah pun disinyalir justru lebih banyak dinikmati oleh orang yang tidak tepat atau orang kaya. Karena itu menurutnya, dia sepakat apabila subsidi BBM yang sedemikian besar itu dialihkan ke sektor-sektor lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya masyarakat kecil. “Lebih baik dananya untuk membangun memperbaiki sekolah-sekolah, rumah sakit, jalan, dan lain-lain,” tegasnya. [PRI]