DPUPR Barsel Minim Tenaga Teknis Ketua Komisi II DPRD Angkat Bicara

kaltengtoday.com – Buntok – Terkait pernyataan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Barito Selatan (Barsel) Ita Minarni yang mengakui terkait minimnya tenaga teknis lapangan dalam setiap pengawasan sejumlah proyek.

Baik pada bidang bina marga dan cipta karya dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten setempat tahun 2019 yang lalu berdampak pada kualitas maupun kuantitas spesifikasi pekerjaan kurang terpantau dengan baik.

Khususnya 7 proyek multiyear tahun jamak 2018 – 2020 membuat Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat Ensilawatika Wijaya angkat bicara.

Menurutnya, terkait perihal minimnya tenaga teknis lapangan dalam setiap pengerjaan proyek di kabupaten setempat sudah diantisipasi terlebih dahulu sebelum digelarnya lelang proyek hingga pada pelaksanaan pekerjaan.

“Karena setiap pengerjaan suatu proyek menggunakan dana APBD. Harus jelas kepastian terkait fungsi pengawasan lapangan,”ucapnya.

Karena dampak dari lemahnya pengawasan akibat dari minimnya jumlah tenaga teknis lapangan kata dia, sangat berdampak besar pada mutu kualitas dan kuantitas spesifikasi pekerjaan.

Lantaran itu dirinya mengimbau agar supaya dinas terkait menambah jumlah tenaga teknis lapangan agar mutu kualitas maupun kuantitas spesifikasi pekerjaan lebih baik lagi dari sebelumnya.

Dirinya menilai, jikalau dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan minim tenaga teknis tentunya sangat rentan akan terjadinya dugaan penyelewengan pekerjaan dilapangan. Sehingga mutu pekerjaan menjadi tidak maksimal berjalan.

“Sehingga terkesan ada dugaan unsur bisnis dalam penggunaan uang negara pada umumnya, khususnya APBD Barsel, seolah ada dugaan istilah “clean n clean” antara pihak pejabat pembuat komitmen (PPK), KPA, dan pengawas lapangan serta pihak rekanan,”imbuhnya.

Tentunya apabila perihal dugaan ini terjadi lanjut dia, tentunya yang dirugikan akibat dari kelalaian ini adalah masyarakat kabupaten setempat yang merasakan langsung atas kurang baiknya kualitas mutu pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu dirinya berharap, kedepan, persoalan perihal seperti ini tidak terulang kembali. Agar segala pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan terpantau dengan baik.

“Sehingga mutu spesifikasi pekerjaan pembangunan di kabupaten kita ini baik secara kualitas dan kuantitasnya,”harap Ensilawatika Wijaya. [UD-KT]