Kalteng Today – Pulang Pisau, – Wakil Ketua Komisi II DPRD Pulang Pisau (Pulpis) Satria Wandi, S.Hut menjelaskan beberapa faktor penyebab terkendalanya Penyaluran Bantuan di Bidang Pertanian Kepada Kelompok Tani oleh Dinas Pertanian Pulpis, sehingga terlambat dari jadwal yang telah ditentukan.
Menurutnya hal tersebut diakibatkan Dinas Pertanian Pulpis melakukan beberapa proses seperti verifikasi, serta peninjauan terhadap usulan masyarakat.
“Beberapa usulan masyarakat memang harus melalui beberapa tahapan verifikasi tentang keabsahan Kelompok Tani, apakah sudah mengantongi SK,,”jelasnya.
Kemudian Dinas Pertanian juga akan meninjau dan meneliti ke lapangan, sehingga Legalitas Kelompok Tani tersebut menjadi perhatian pemda khususnya dinas pertanian, katanya.
“Ini semua agar penyaluran baik itu Pupuk, Bibit, maupun Alsintan benar-benar tepat sasaran”, jelasnya, Kamis (16/07/2020).
Selain itu kelompok tani harus melakukan tahapan pengajuan dan perencanaan mulai dari Musyawarah Desa, kemudian Musrenbang, dan barulah ke Pemerintah Kabupaten.
“Karena jumlah yang mengusul tidak sedikit, jadi tidak semua usulan masyarakat bisa terpenuhi, apalagi mengingat bahwa anggaran dari dinas pertanian pun tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan tersebut”, ujarnya.
Legislator Golkar ini, mengungkapkan bahwa DPRD Pulang Pisau bersyukur atas kedatangan Presiden waktu lalu terkait Program Ketahanan Pangan dan Food Estate, karena jika program tersebut segera terealisasikan diharapkan dapat memenuhi permintaan dan kebutuhan para Kelompok Tani di Pulpis.
Dia berharap setelah kedatangan presiden, masyarakat atau petani yang sudah berusaha maksimal, berjuang dengan bantuan dari pemerintah daerah, dan sementara bantuan tersebut belum mencukupi kebutuhan para petani,ujarnya.
“Namun, sekarang muncul program pemerintah pusat, perlu kita syukuri walaupun secara teknis dari DPRD Pulpis belum tahu apa yg menjadi keinginan pemerintah pusat, apakah food estate ini tersentral di satu desa atau beberapa desa”, ungkapnya.
Baca Juga : Update Covid-19 Kalteng, 16 Juli: Bertambah 39, Total Positif 1.297
Ditambahkannya, bahwa DPRD Pulang Pisau masih belum mendapat laporan dari pemerintah daerah, karena tahap awal dari pemerintah pusat, dilihat dan dikaji apakah sesuai atau tidak, mngkn baru nanti akan disampaikan informasi selanjutnya.
“Karena pemerintah melihat kenyataan di daerah Belanti Siam dan Gadabung sudah ada, dapat disimpulkan bahwa Pertanian di posisi pasang surut secara nyata yang paling dominan, karena pemerintah pusat bukan mencetak lahan baru, akan tetapi mengoptimalkan lahan yang sudah ada”, tuturnya.
“Food Estate, diterjemahkan bukan hanya padi saja, tetapi banyak tanaman didalamnya seperti holticultura. Nanti tinggal dipilah pilih, kalau di wilayah lain punya potensi tidak menutup kemungkinan, jadi tidak hanya wilayah belanti siam dan gadabung saja”, tutupnya. [Denny-KT]
Discussion about this post