DPRD : Pemangkasan Anggaran Akan Berdampak LKPJ Bupati Pulang Pisau

kaltengtoday.com – Pulang Pisau – Pansus yang dibentuk dari hasil rapat paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau belum lama ini telah mengangkat Yoppy Satriadi kader PDI Perjuangan sebagai ketua Pansus LKPJ Bupati dan kepadanya diberikan waktu 30 hari bersama anggota untuk melaksanakan tugas memberikan jawaban atas Laporan yang disampaikan bupati melalui video conference.

Kini Ketua Pansus dan anggota semestinya telah mulai melakukan kegiatan dalam menyusun jawaban Legislatif atas pidato LKPJ Bupati untuk realisasi pembangunan tahun anggaran 2019 sehingga diharapkan waktu yang telah ditentukan akan dapat selesai sesuai rencana.

Isu yang sempat beredar mengatakan bahwa pihak eksekutif dalam hal ini BPPKAD tidak bisa diajak untuk melakukan komunikasi terkait kelancaran dalam kinerja pansus, sebab pada dasarnya untuk melaksanaka tugas maka harus ada daya dukung anggaran.

Menyikapi hal tersebut Ketua Pansus LKPJ Yoppy Satriadi mengatakan bahwa dirinya bersama anggota akan tidak mempersalahkan sulitnya komukasi yang dibangun dengan legislatif sehingga pansus akan bekerja secara independen dengan tetap lebih mengedapankan tugas dan fungsi wakil rakyat.

“Kami akan tetap melaksanakan tugas untuk melakukan evaluasi secara independen dengan melakukan monitoring ke 8 kecamatan sehingga setiap program yang direalisasikan akan kami pantau secara detail, kami tidak masalah tidak didukung anggaran sebab kami digaji untuk bekerja sehingga tugas sebagai pansus akan dapat kami selesaikan namun jangan salahkan kalau kami akan lebih detail dalam melaksanakan tugas,” kata Yoppy Satriadi, Rabu ( 29/4).

Baca Juga:

Dewan Pulang Pisau Ingatkan Bahaya Virus Corona

Politikus PDIP ini sangat menyayangkan sikap bagian BPPKAD yang tidak mau secara pro aktif mendukung tugas yang dilaksanakan dalam rentan waktu 30 hari ini sehingga dalam memberikan jawaban LKPJ tentu akan lebih diuraikan secara detail sebab pihaknya akan turun dengan melakukan pengawasan secara detail.

“Tentu kami sangat menyayangkan sikap karena tidak mau pro aktif dalam mendukung tugas kami. Bagaimana kita bisa turun melakukan pengawasan jika tidak didukung dengan anggaran, ” tandasnya. [BS-KT]