Kaltengtoday.com, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait memperketat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan sekaligus memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengatakan pengawasan harus dilakukan secara konsisten mulai dari proses distribusi hingga penjualan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Menurutnya, praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi berpotensi merugikan masyarakat dan negara.
“BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria. Karena itu, pengawasannya harus diperketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Baca Juga: Kemarau Diprediksi Lebih Awal, Dewan Minta Mitigasi Karhutla Diperkuat
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu menilai sinergi antara pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas, kepolisian, dan pengelola SPBU menjadi faktor penting dalam mengawasi distribusi BBM subsidi. Dengan koordinasi yang baik, potensi pelanggaran dapat dideteksi dan ditindak lebih cepat.
Selain pengawasan, Hatir juga mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi dalam sistem distribusi BBM bersubsidi agar proses penyaluran lebih transparan dan tepat sasaran. Menurutnya, sistem digital dapat membantu memantau distribusi sekaligus meminimalkan penyimpangan.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk ikut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di lapangan. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi salah satu bentuk pengawasan yang efektif.
Baca Juga: Pengawasan Hewan Kurban di Palangka Raya Diperketat, DPRD Beri Apresiasi
“Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar berjalan sesuai ketentuan,” katanya.
Hatir berharap pengawasan yang lebih ketat mampu menjaga ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mencegah kerugian negara akibat praktik penyalahgunaan. Dengan distribusi yang tepat sasaran, program subsidi energi diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
[Red]
Discussion about this post