Kaltengtoday.com, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya meminta pemerintah daerah memastikan keakuratan data kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) sebelum menetapkan langkah penanganan. Validitas data dinilai penting agar upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Hasan Busyairi, mengatakan setiap laporan kasus DBD perlu melalui proses verifikasi secara menyeluruh. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan maupun tindakan di lapangan.
“Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan, terdapat 16 kasus yang dilaporkan. Data tersebut harus benar-benar ditelusuri dan dipastikan keakuratannya,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Baca Juga: DPRD Palangka Raya Sambut Baik Tambahan Anggaran Insentif Unsur Pelayanan Masyarakat
Hasan menilai pemerintah juga perlu memastikan asal-usul setiap kasus yang tercatat. Ia mengingatkan, tidak menutup kemungkinan terdapat pasien yang terpapar di luar daerah, namun baru menjalani pemeriksaan atau perawatan saat berada di Kota Palangka Raya. Karena itu, proses pelacakan epidemiologi harus dilakukan secara cermat.
Ia berharap Dinas Kesehatan terus memperkuat koordinasi dengan puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya untuk memastikan setiap laporan telah melalui pemeriksaan laboratorium sebelum diumumkan sebagai kasus terkonfirmasi DBD.
Menurutnya, keakuratan data tidak hanya penting untuk kepentingan pelaporan, tetapi juga menentukan efektivitas langkah penanganan, seperti penyelidikan epidemiologi, fogging, hingga edukasi kepada masyarakat.
Baca Juga: DPRD Palangka Raya Apresiasi Program Percepatan Peningkatan Jalan
Hasan juga mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M Plus, yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah air, mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk, serta melakukan langkah pencegahan lainnya. Ia meminta warga segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada DBD.
“Dengan data yang valid, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat dan masyarakat juga tidak perlu khawatir terhadap informasi yang belum terverifikasi,” pungkasnya.
[Red]














Discussion about this post