Kaltengtoday.com, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi kekurangan guru di sejumlah sekolah negeri. Salah satu solusi yang diusulkan yakni melakukan redistribusi guru aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di sekolah swasta serta menerapkan regrouping sekolah dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan di lapangan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Dede Ardiansyah, mengatakan kekurangan tenaga pendidik tidak hanya dipengaruhi banyaknya guru yang memasuki masa pensiun, tetapi juga belum meratanya distribusi guru di setiap sekolah.
“Kami mendorong pemerintah melakukan penataan kembali distribusi guru ASN, termasuk yang saat ini bertugas di sekolah swasta, agar kebutuhan tenaga pendidik di sekolah negeri dapat terpenuhi,” ujarnya, Selasa (15/7/2026).
Baca Juga: DPRD Palangka Raya Kawal Perbaikan Data Penerima KHBS
Menurut Dede, kebijakan redistribusi tersebut harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan baru di sekolah swasta. Oleh karena itu, prosesnya perlu melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan, pihak sekolah, serta yayasan yang menaungi tenaga pendidik.
Selain redistribusi guru, DPRD juga mengusulkan regrouping atau penggabungan sekolah yang memiliki jumlah peserta didik relatif sedikit. Langkah itu dinilai dapat mengoptimalkan pemanfaatan tenaga pendidik sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
“Regrouping sekolah bisa menjadi salah satu alternatif untuk pemerataan guru, sehingga distribusi tenaga pendidik lebih efektif dan kualitas layanan pendidikan tetap terjaga,” katanya.
Baca Juga: DPRD Palangka Raya Dorong Pengembangan Wisata Danau di Kelurahan Marang
Dede menambahkan, pemerintah daerah juga perlu terus mengusulkan formasi guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun kebijakan lain yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dalam jangka panjang.
Ia menegaskan, sektor pendidikan merupakan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, setiap kebijakan yang ditempuh harus mampu menjamin seluruh sekolah memperoleh tenaga pendidik yang memadai tanpa mengurangi kualitas proses belajar mengajar.
“Harapan kami, berbagai langkah yang disiapkan pemerintah dapat menjadi solusi atas kekurangan guru sehingga seluruh peserta didik di Kota Palangka Raya tetap memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya.
[Red]
Discussion about this post