Kaltengtoday.com, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya mendorong Pemerintah Kota menerapkan konsolidasi pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu strategi meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Langkah tersebut dinilai mampu menekan biaya belanja pemerintah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, mengatakan konsolidasi pengadaan memungkinkan kebutuhan barang dan jasa dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dihimpun dalam satu proses pengadaan. Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menghasilkan harga yang lebih kompetitif sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.
“Melalui konsolidasi pengadaan, pemerintah dapat melakukan efisiensi belanja karena kebutuhan yang sama dapat diproses secara terpadu. Dengan begitu, anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan lebih optimal,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Baca Juga: Ketua DPRD Palangka Raya Harap Natal Jadi Momentum Tingkatkan Pembangunan dan Kualitas Masyarakat
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan kualitas program pembangunan maupun pelayanan publik. Sebaliknya, efisiensi harus dilakukan melalui perencanaan yang lebih baik, pengendalian belanja, dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi antar-OPD dalam menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa. Dengan perencanaan yang terintegrasi, potensi pembelian yang berulang dapat diminimalkan dan proses pengadaan menjadi lebih efektif.
Selain memberikan penghematan anggaran, konsolidasi pengadaan dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena seluruh proses dapat dipantau secara lebih terstruktur. Hal itu sekaligus mengurangi potensi terjadinya pemborosan maupun pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan.
Baca Juga: DPRD Palangka Raya Apresiasi Program Percepatan Peningkatan Jalan
“Efisiensi harus menghasilkan tata kelola anggaran yang lebih baik. Anggaran yang berhasil dihemat dapat dialihkan untuk mendukung program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Noorkhalis berharap kebijakan efisiensi anggaran pada 2026 dapat diiringi dengan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk optimalisasi sistem pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, APBD dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Palangka Raya
[Red]
Discussion about this post