DPRD Palangka Raya Ajak Masyarakat Taat Bayar Pajak Kendaraan demi Dukung Pembangunan

Kaltengtoday.com, Palangka Raya – DPRD Kota Palangka Raya mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penerimaan dari sektor tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik.

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Tantawi, mengatakan pajak kendaraan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan perlu terus ditingkatkan.

“Pajak kendaraan bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi juga bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin besar pula kemampuan pemerintah menyediakan layanan publik yang berkualitas,” ujar Tantawi, Jumat (29/5/2026).

Baca Juga: DPRD Palangka Raya Ingatkan Vendor Pentingnya Penerapan K3 di Proyek Pembangunan

Menurutnya, hasil penerimaan pajak daerah akan kembali dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, seperti pembangunan jalan, peningkatan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga.

Ia juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan, baik melalui digitalisasi layanan maupun pelaksanaan program yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Selain mengandalkan kemudahan layanan, Tantawi menilai sosialisasi mengenai manfaat pembayaran pajak perlu terus digencarkan agar masyarakat memahami bahwa setiap kontribusi yang diberikan akan berdampak langsung terhadap kemajuan daerah.

DPRD Kota Palangka Raya, lanjutnya, akan terus mendukung kebijakan yang bertujuan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan kesadaran wajib pajak. Dengan penerimaan daerah yang semakin baik, pemerintah diharapkan memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

[Red]