DPRD Minta Harus Ada Pengawasan Diruas  Jalan Kuala  Kurun- Palangka Raya

Kalteng Today – Kuala Kurun, – Saat ini, banyaknya kendaraan besar yang melintas di jalanan Kabupaten Gunung Mas (Gumas) sudah hal biasa dan sering ditemukan. Kendati masyarakat kerap kali resah, namun mau tidak mau harus berdampingan dengan kendaraan berat. Pasalnya, jalan untuk kendaraan besar belum memadai dan hanya beban jalan kelas III.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Gumas Neni Yuliani mendesak agar dinas atau badan terkait yang ada di wilayah bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau ini melakukan pengawasan terhadap kendaraan besar yang melintas baik di dalam kota maupun di jalan lintas. Terlebih lagi, jelas dia, yang dilalui kendaraan beberapa perusahaan.

“Sudah dijelaskan DPU Kabupaten Gumas bahwa jalan lintas itu adalah jalan antar  kabupaten dan provinsi, tentunya semua masyarakat berhak melintasi jalan tersebut untuk aktifitas mereka. Serta untuk kelasnya saja tipe C atau kelas III jadi kendaraan besar memang tidak diperbolehkan melintas di jalan lintas Kurun-Palangka Raya,” tutur Neni Yuliani, Minggu (7/2).

Kenapa masyarakat melarang kendaraan perusahaan melintas jalan lintas itu, ujarnya, karena saat musim hujan membuat jalanan rusak dan becek, kalau musim kemarau membuat debu dan juga menimbulkan kerawanan terjadi kecelakaan saat anak-anak sekolah atau saat masyarakat melakukan aktivitas lainnya.

“Disisi pengawasan kita menilai sangat kurang, jangankan di jalan pedalaman di dalam kota juga kurang pengawasan. Karena banyak kendaraan besar konvoi di jalan lintas ini, Makanya sekali-sekali Dishub turun lah kelapangan melihat itu, bisa bekerjasama dengan kepolisian,” tegasnya.

Baca Juga : DPRD Gumas dan DPRD Kalteng Konsolidasi Bahas Angkutan Batu Bara,Yang Melintasi di Jalan Provinsi

Sebab beber politisi dari dapil-I ini menilai bahwa fungsi pengawasan ada dari Dishub, yang kasihan PUPR mengeluarkan dana terus untuk perbaikan jalan. Lanjutnya, percuma saja mengeluarkan anggaran besar kalau tidak adanya pengawasan akan terus hancur jalan.

“Mau dapat anggaran dari mana lagi, sedangkan anggaran kita di Kabupaten saja kekurangan, maka perlu adanya pengawasan yang ekstra,” pungkasnya. [Red]