DPRD Kotim Terima Informasi Keberadaan 8 Orang Tenaga Kerja Asing Tanpa Izin Tinggal

Kalteng Today – Sampit, – Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur menerima informasi terkait adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di sebuah perkebunan sawit yang sudah habis masa dokumen Kitas (Kartu Izin Tinggal Terbatas).

Hal itu diungkapkan, Anggota Komisi IV DPRD Kotim, Bima Santoso ia mengaku pihaknya telah menerima informasi terkait keberadaan TKA asing yang sudah habis masa izin tinggalnya namun tetap masih beraktifitas.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kotim yang menaungi ketenagakerjaan, untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya,” kata Bima, Jum’at (12/2/2021) di Sampit.

Menurutnya dari informasi serta data yang diperoleh pihaknya menunjukkan data tahun lalu yakni tahun 2019 dan sekarang pihaknya belum tahu persis dan jelas apakah masih berada di area tersebut atau sudah tidak lagi.

“Karena itu ini akan segera kami tindaklanjuti jika benar 8 nama yang kami ketahui sudah habis masa kitasnya ini masih berada atau berdomisili di area perusahan tersebut, maka akan ada sanksinya,”jelasnya.

Seperti yang diketahui dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mengatur masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah negara Indonesia.

Di mana dalam Pasal 8, berbunyi setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah wajib hukumnya memiliki dokumen resmi perjalanan yang sah dan berlaku.

“Perlu diketahui apakah dokumen yang mereka miliki masih berlaku atau tidak, ini perlu kami cek lagi ke dinas terkait dan juga kantor Keimigrasian Sampit. Visa tanda masuk dan izin tinggal di Indonesia harus jelas,” ungkapnya.

Baca Juga: BKSDA Telusuri Keberadaan Buaya Panjang 4 Meter di Sungai Mentaya Kotim

Apakah lanjutnya, visa diplomatik, visa kedinasan, visa kunjungan atau visa tinggal terbatas. Ini perlu dijadikan patokan untuk kejelasan berita tersebut.

Ia menambahkan terkait masa pandemi Covid-19 ini ada juga surat edaran dari Dirjen Kemenkumham dengan nomor Imi.-GR.01.01-2325 tahun 2020 tentang larangan orang asing masuk ke wilayah Indonesia. [Red]