Kaltengtoday.com, Sampit — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur meminta evaluasi terhadap penerapan sistem biometrik BPJS Kesehatan di RSUD dr. Murjani Sampit. Sistem ini dinilai menyulitkan sebagian warga, terutama lansia dan pasien dari desa yang tidak terbiasa dengan teknologi digital.
Anggota DPRD Kotim, Dadang Siswanto, menyatakan bahwa sistem biometrik seharusnya mempermudah, bukan memperumit pelayanan.
Baca Juga : Khemal Nasery Sebut Banyak Masyarakat Belum Tau Manfaat BPJS Ketenagakerjaan
“Kami menerima banyak keluhan dari warga desa yang tidak bisa mengakses layanan karena gagal verifikasi wajah. Ini harus segera ditinjau,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa RSUD Murjani harus menyediakan alternatif verifikasi manual bagi pasien yang mengalami kendala teknis. Menurutnya, pelayanan publik harus inklusif dan tidak boleh diskriminatif terhadap kelompok rentan.
DPRD juga meminta agar Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi yang lebih masif terkait prosedur baru ini.
Baca Juga : Tegaskan Komitmen Layani Seluruh Warga Bartim, BPJS dan Pemkab Tanda Tangani Perubahan Perjanjian Kerja Sama
“Kalau warga tidak paham cara kerja sistemnya, maka antrean akan semakin panjang dan pelayanan jadi lambat,” tegas Dadang.
Untuk memastikan bahwa sistem biometrik tidak menjadi penghalang hak dasar warga atas layanan kesehatan, dadang berharap pihak management rumah sakit agar menyediakan opsi verifikasi manual. [Red]
Discussion about this post