Kaltengtoday.com, Sampit – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur meminta Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi efektivitas program penanganan stunting yang telah berjalan selama dua tahun terakhir. Meski anggaran penanganan stunting terus meningkat, DPRD menilai capaian di lapangan masih belum signifikan.
Baca Juga : Cegah Stunting, Ketua TP PKK dan Ketua GOW Bartim Lakukan Aksi Peduli
Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang H Syamsu, menyatakan bahwa intervensi gizi dan edukasi kesehatan belum menjangkau seluruh desa prioritas. “Kami temukan masih banyak balita yang tidak terpantau status gizinya. Padahal anggaran sudah ada, tinggal eksekusi yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa koordinasi antar OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas PMD, dan Dinas Pendidikan harus diperkuat agar program tidak berjalan parsial. Menurutnya, penanganan stunting harus berbasis data dan melibatkan kader posyandu secara aktif.
Baca Juga : TPPS Kalteng Optimis Capai Target Penurunan Stunting 2025
Ia juga menyoroti kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan di desa. “Kalau petugas tidak paham intervensi gizi, maka program hanya jadi formalitas. Kita minta pelatihan teknis digelar secara berkala,” katanya.
DPRD Kotim akan mengawal penganggaran program stunting dalam APBD 2026 agar lebih tepat sasaran. Mereka juga mendorong agar evaluasi berbasis indikator kesehatan dilakukan setiap triwulan, bukan hanya menjelang laporan tahunan. [Red]
Discussion about this post