Kaltengtoday.com, Sampit — DPRD Kotim menyoroti rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelang akhir tahun anggaran 2025. Dalam rapat gabungan lintas komisi, DPRD meminta evaluasi menyeluruh terhadap program kerja yang belum terealisasi.
Anggota DPRD Kotim, Hairis Salamad, menyampaikan bahwa lambatnya penyerapan anggaran berpotensi menghambat pelayanan publik dan pembangunan fisik. “Kita tidak ingin anggaran hanya tersimpan di kas daerah tanpa manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya, (2/11/2025).
Baca Juga : DPRD Gunung Mas Minta OPD Dukung Visi dan Misi Bupati
DPRD juga menyoroti OPD yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan triwulan ketiga. Hal ini dinilai mengganggu proses perencanaan APBD 2026 yang sedang disusun. Komisi-komisi diminta melakukan pengawasan intensif terhadap mitra kerja masing-masing.
Langkah korektif yang diusulkan meliputi pemangkasan program tidak relevan, percepatan tender proyek, dan penataan ulang jadwal pelaksanaan kegiatan. DPRD menegaskan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi soal ketepatan sasaran.
DPRD berharap evaluasi ini dapat memperbaiki pola kerja OPD dan meningkatkan akuntabilitas anggaran daerah. “Kita ingin birokrasi yang gesit, bukan yang menunda-nunda,” tutup Hairis. [Red]
Discussion about this post