DPRD Kotim Kritik Keras: DBH Sawit Rp16 Miliar Dinilai Tidak Wajar

Kaltengtoday.com, Sampit — Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, melontarkan kritik tajam terhadap minimnya pendapatan daerah dari sektor perkebunan kelapa sawit. Meski Kotim tercatat sebagai daerah dengan luasan kebun sawit terbesar kedua di Indonesia, dana bagi hasil (DBH) yang diterima dari pemerintah pusat hanya Rp16 miliar.

Baca Juga :  AKPY, BPDP dan Sawit Center Indonesia Gelar Workshop UKMK Sawit, Dorong Masyarakat Ciptakan Produk Turunan Sawit

“Ini sangat janggal. Kotim itu nomor dua se-Indonesia untuk luasan sawit, tapi bagi hasilnya hanya Rp16 miliar. Sementara daerah lain seperti Muara Teweh sudah menikmati PAD hingga Rp3,5 triliun. Tahun 2025 ini Pemkab Kotim harus mempertanyakan serius hal ini,” tegas Rimbun, Rabu (6/8/2025).

Ia menilai lemahnya keberanian dan ketegasan pemerintah daerah menjadi penyebab utama potensi pendapatan asli daerah (PAD) tidak tergali maksimal. Beberapa potensi seperti retribusi alat berat, angkutan besar, hingga aktivitas pertambangan batubara dan bauksit yang melintasi wilayah Kotim disebut tidak memberi kontribusi signifikan.

“Jangan sampai PAD kita itu-itu saja. Kita sudah buat Perda, tapi implementasinya hanya di atas kertas. Harusnya Pemkab tegas menagih haknya. Kalau pusat cuma ambil hasilnya, daerah yang kena getahnya,” ujarnya.

Baca Juga : Petani Sawit Lamandau dan Sukamara Dilatih oleh AKPY, BPDP dan Ditjenbun

Rimbun juga menyoroti persoalan plasma sawit yang hingga kini belum jelas. Ia menyebut lemahnya penegakan aturan membuat masyarakat tidak mendapatkan haknya.
“Plasma itu menurut Menteri ATR/BPN harusnya berada di dalam HGU, tapi di Kotim justru banyak di luar HGU. Akibatnya, saat ada masalah, pusat menyalahkan kelalaian pejabat daerah,” tambahnya.

Tak hanya sektor sawit, aktivitas tambang batubara dan bauksit yang menggunakan jalan umum di Kotim turut menjadi sorotan. Ia menyebut lalu lintas truk tambang di Kecamatan Cempaga menimbulkan kerugian besar, namun daerah hanya menerima Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk 12 hektar lahan.

“Setiap hari truk batubara berjejer di Luwuk Bunter. Padahal jalan yang mereka lalui itu ada di wilayah Kotim. Kita hanya dibenturkan dengan aturan pusat, padahal kita punya regulasi sendiri,” jelasnya.

Rimbun juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap ekspor komoditas unggulan seperti kernel sawit yang dikirim hingga ke Vietnam, namun tidak memberi keuntungan sedikit pun bagi daerah. [Red]