DPRD Kotim Kembali Desak Penanganan Banjir Permanen: 20 Desa Terendam, Jembatan Putus, Sekolah Lumpuh

Kaltengtoday.com,  Sampit — Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Juliansyah, kembali mengingatkan Pemerintah Daerah agar tidak menunda penanganan banjir tahunan yang terus merugikan masyarakat. Desakan ini disampaikan menyusul banjir rob dan hujan deras yang merendam lebih dari 20 desa di tujuh kecamatan selama September hingga awal Oktober 2025.

“Sudah jelas, ini bukan lagi bencana musiman. Ini kegagalan sistemik. Kita tidak bisa terus menunggu air surut dan membagikan bantuan darurat. Harus ada solusi permanen,” tegas Juliansyah dalam pernyataan resminya, Kamis (9/10/2025).

Baca Juga : DPRD Kotim Minta Warga Pesisir Siaga Hadapi Banjir Rob: Fenomena Perigee Bisa Picu Pasang Ekstrem

Data Banjir di Kotim:

– 20 desa terdampak banjir dalam sepekan terakhir, termasuk Sungai Ubar Mandiri, Beringin Tunggal Jaya, Bajarau, Barunang Miri, Sungai Hanya, Tumbang Sangai, dan Agung Mulya.
– Ketinggian air bervariasi antara 20 cm hingga 1,1 meter. Di Desa Bajarau, air naik dari 65 cm menjadi 110 cm dalam dua hari.
– Jembatan penghubung di Desa Agung Mulya ambruk, memutus akses ke Tanjung Harapan.
– 215 rumah terdampak, termasuk 125 rumah di Desa Sungai Hanya yang terisolasi akibat genangan sepanjang 1,8 km.
– Ancaman banjir rob di pesisir seperti Ujung Pandaran dan bantaran Sungai Mentaya diprediksi puncaknya terjadi pada 7 Oktober 2025.

Juliansyah menegaskan bahwa DPRD telah berulang kali mengusulkan normalisasi sungai, pembangunan sodetan, dan perbaikan drainase. Namun, hingga kini belum ada program terpadu yang dijalankan Pemkab.

“Kalau kita serius, DPRD siap mendukung penganggaran. Tapi jangan tunggu jembatan putus dan anak-anak tidak bisa sekolah dulu baru bergerak,” ujarnya.

Baca Juga : DPRD Gumas Minta Masyarakat Waspada terhadap Banjir

Ia juga meminta BPBD dan Dinas PU segera menyusun peta banjir berbasis data lapangan dan mengintegrasikan dengan sistem peringatan dini. Menurutnya, banjir tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu pendidikan dan ekonomi warga.

“Petani gagal panen, anak-anak belajar dari rumah, dan akses logistik terganggu. Ini bukan sekadar genangan air, ini darurat pembangunan,” tutupnya. [Red]