DPRD Kotim Desak Penertiban Tersus dan TUKS Tidak Layak

Kalteng Today – Sampit, – Polemik pengoperasian terminal khusus (Tersus) dan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak pernah ada penyelesaian.

Baru-baru ini juga Komisi IV DPRD Kotim mendapati tersus yang berlokasi di Desa Cempaka Mulia Barat, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur tidak layak operasi.

Berdasarkan hasil temuan Komisi IV DPRD Kotim yang dipimpin Dadang H Syamsu dan anggotanya Handoyo J Wibowo, Pardamean Gultom dan Nadie. Aktivitas perusahaan PT. Surya Mentaya Gemilang informasinya sudah berlangsung selama 20 tahun.

“Melalui pengecekkan pagi itu, tersus PT Surya Mentaya Gemilang (SMG) memang sangat tidak layak disebut terminal khusus, terlebih lagi untuk akvitias bongkar muat CPO,” kata Dadang H Syamsu, Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Kepada kaltengtoday.com, Sabtu (1/8/2020) di Sampit.

Menurutnya, perusahaan itu tidak memiliki dermaga yang memadai, bahkan tampak di pinggir dermaganya hanya dipasang kayu log biasa.

Pihaknya saat melakukan pengecekkan ke lokasi tampak terkejut dengan kondisi tersebut, bahkan persoalan tersebut mereka sebutkan akan membawanya ke Jakarta dan dalam rangka persiapan pembahasan rancangan peraturan daerah rencana detail tata ruang.

Saat ditanyakan soal perizinan pihak manajemen perusahaan di lapangan, Aulia kepada anggota dewan meminta maaf karena tidak bisa menjelaskannya apa-apa terkait dengan temuan Komisi IV DPRD Kotim.

“Kalau soal izin maaf, kami tidak tahu. Kalau komisaris Pak Ansori dan Direktur Pak Guntur, kami ke sini disuruh setelah dihubungi Pak Guntur,” sebut Aulia.

Aulia juga menjelaskan kegiatan Tersus tersebut bergerak dibidang bongkar muat CPO. Akan tetapi saat ke lapangan tidak ada bongkar kegiatan.

“Hari ini tidak ada kegiatan, beberapa waktu lalu saja bongkarnya sekitar 15 hari yang lalu,” ungkapnya.

Rombongan Komisi IV juga sempat bertanya dengan Aulia usaha pokok apa yang mereka kelola, dirinya mengakui tersus tidak ada usaha pokok dan itu dikomersilkan.

Baca Juga: Abaikan Protokol Kesehatan, Ratusan Warga Rela Berdesakan Saat Antre Daging Kurban

Bahkan saat legislator menanyakan pemimpin perusahaan di mana, disebutkannha bahwa pimpinan tidak ada ditempat dan sedang di luar kota.

Sementara itu koordinator lapangan perusahaan Amat menyebutkan, selama kegiatan berjalan lancar dan tidak ada masalah, bahkan diakuinya operasi mereka sudah berjalan 20 tahun.

“Saya hanya koordinator lapangan saja, dulu memang pernah ada yang tumpah CPO tapi setelah itu tidak ada lagi dan sudah bisa diselesaikan,” jelas Amat. [Red]